JAKARTA - Kekurangan dokter dan tenaga kesehatan di wilayah Indonesia Timur menjadi salah satu topik utama dalam perhelatan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) XXXII yang dilaksanakan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai tanggal 12 hingga 15 Februari 2025. Agenda nasional ini menghadirkan beragam isu kesehatan yang krusial untuk dibahas, dengan sorotan utama ditujukan pada ketimpangan distribusi tenaga kesehatan di Tanah Air.
Ketua Umum IDI Pusat, Dr. Mohammad Adib Khumaidi, mengungkapkan bahwa masalah distribusi dokter tidak merata sudah menjadi perhatian serius dari PB IDI Pusat. Berdasarkan data yang mereka miliki, ada ketidakseimbangan rasio penyebaran dokter antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dengan wilayah Indonesia Timur, seperti Nusa Tenggara.
"Saya kebetulan sudah mengunjungi Sabang sampai Merauke dan kami sangat sadar kalau kondisi kekurangan dokter ini terjadi di wilayah Indonesia Timur," ujar Mohammad Adib Khumaidi. Pernyataannya ini mencerminkan urgensi untuk segera mencari solusi atas permasalahan mendasar yang menghambat akses kesehatan di daerah-daerah tersebut.
Kondisi kekurangan dokter di wilayah Indonesia Timur ini lebih mencolok bila dilihat dari distribusi dokter spesialis. Sementara secara nasional jumlah dokter spesialis dalam, anak, kandungan, bedah, dan anestesi cukup memadai dari segi angka, penyebarannya jauh dari kata merata. Terutama di Indonesia Timur, ketimpangan ini semakin terasa, dengan Pulau Jawa menjadi pusat penumpukan tenaga medis tersebut.
Dr. Adib menyoroti pentingnya mempertimbangkan kebutuhan yang spesifik di setiap daerah, bukan hanya sekadar menempatkan sumber daya manusia. "Yang paling penting saat ini adalah menempatkan dokter dan tenaga kesehatan sebagai tenaga strategis yang diakui dan dibutuhkan oleh pemerintah daerah, yang selanjutnya diberikan apresiasi yang layak," tambahnya.
Pemerintah daerah diminta untuk memainkan peran aktif dalam mendukung keberadaan dokter dan tenaga kesehatan di daerahnya. Hal ini mencakup penyediaan infrastruktur, alat medis, obat-obatan, serta memberikan kepastian jenjang karir dan insentif bagi para tenaga medis. Dr. Adib mengingatkan bahwa dukungan tersebut sudah tertuang dalam regulasi Kemendagri sehingga tinggal pelaksanaannya saja.
"Kalau pemda ingin keberadaan dokter dan tenaga kesehatan bisa optimal bertugas di daerah, maka kami meminta pemda juga bisa mendukung dalam hal infrastruktur, alat, obat, jenjang karir termasuk dukungan insentif yang sebenarnya sudah tertuang di dalam regulasi Kemendagri," tuturnya. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa IDI siap bertindak sebagai penjembatan antara daerah yang membutuhkan dan dokter yang bersedia ditempatkan di sana.
"Jika itu bisa dilakukan bersama maka ini kita akan dorong dan IDI siap memarketing apabila ada daerah yang membutuhkan, kami juga sampaikan kepada dokter, kalau Anda datang ke daerah tersebut maka yakinlah pemda memberikan dukungan," tegas Dr. Adib.
Diskusi yang berlangsung dalam muktamar ini berharap bisa memberikan solusi nyata atas ketimpangan distribusi tenaga medis yang selama ini menjadi kendala utama bagi masyarakat di Indonesia Timur mendapatkan layanan kesehatan yang sepatutnya. Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah dan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak terkait, diharapkan kesenjangan ini bisa diatasi secara bertahap namun signifikan.
Tidak hanya berhenti pada kesetaraan distribusi, kesejahteraan tenaga medis juga digarisbawahi sebagai faktor penting agar para dokter dan tenaga kesehatan merasa dihargai dan termotivasi dalam menjalankan tugas mereka di daerah-daerah yang membutuhkan. "Satu sisi yang lain, dokter didukung dalam upaya peningkatan kesejahteraannya," kata Dr. Adib menambahkan pandangannya.
Muktamar IDI XXXII ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang tidak hanya dapat diterapkan dalam waktu dekat, namun juga dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Keberhasilan meningkatkan layanan kesehatan di Indonesia, terutama di wilayah Timur, sangat bergantung pada bagaimana setiap pihak berperan aktif dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Dengan demikian, impian mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.