JAKARTA — Upaya pemerintah mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus digencarkan melalui program renovasi rumah rakyat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh anggaran pemerintah, tetapi juga oleh semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor.
Dalam kunjungannya ke Desa Dawuhan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu sore, Maruarar menyerahkan secara simbolis sejumlah rumah warga yang telah direnovasi melalui kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang ikut berperan aktif dalam pembangunan rumah layak huni bagi rakyat kecil.
“Terima kasih kepada PT Astra International dan Yayasan Buddha Tzu Chi yang sudah ikut membangun rumah untuk rakyat. Kita jaga bersama agar semua program pemerintah dan CSR (Corporate Social Responsibility) dilaksanakan dengan baik, transparan, dan tanpa penyimpangan,” ujarnya.
Program Renovasi Rumah Rakyat Prioritaskan Transparansi dan Dampak Nyata
Menteri Maruarar menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan perbaikan rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2026, anggaran yang disiapkan mencapai Rp8 triliun. Program ini menjadi bentuk nyata dari kehadiran negara dalam memastikan setiap warga memiliki tempat tinggal yang layak dan aman.
“Delapan puluh persen anggaran kementerian akan digunakan untuk memperbaiki rumah rakyat agar menjadi layak huni. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara untuk rakyat miskin,” kata Ara.
Dari total 26,3 juta rumah yang belum layak huni, sebagian besar akan menjadi sasaran program renovasi. Pemerintah berharap, dengan semangat gotong royong, pelaksanaan renovasi dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran.
Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha Jadi Kunci
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menilai bahwa program renovasi rumah rakyat tidak hanya menunjukkan kinerja pemerintah, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik serta dunia usaha terhadap kebijakan yang dijalankan.
“Partisipasi dunia usaha luar biasa. Dari CSR Astra dan Buddha Tzu Chi saja sudah ada sekitar 30.000 unit rumah yang dibangun dengan total nilai hampir Rp1 triliun. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah dan Presiden Prabowo,” jelas Qodari.
Ia juga menambahkan bahwa peningkatan kepercayaan tersebut tercermin dari kenaikan anggaran Kementerian PKP pada tahun depan, yang naik dua kali lipat menjadi Rp10 triliun. Kenaikan itu merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja kementerian yang dinilai transparan dan akuntabel.
“Presiden memberikan kepercayaan lebih kepada Kementerian PKP karena kinerjanya baik, serapan anggarannya tinggi, dan hasilnya nyata dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Peningkatan Target Renovasi dan Dukungan Kebijakan Presiden
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaikkan target renovasi rumah tidak layak huni dari 45 ribu unit menjadi 400 ribu unit pada tahun depan. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memperluas akses perumahan bagi rakyat miskin.
“Ini menunjukkan keberpihakan beliau kepada rakyat miskin yang rumahnya tidak layak huni,” ujarnya.
Pada tahun 2025, pemerintah telah merenovasi sekitar 45 ribu rumah melalui program gotong royong renovasi rumah rakyat. Tahun depan, jumlahnya akan meningkat drastis dengan dukungan tambahan anggaran dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada masyarakat yang belum memiliki rumah. Dari sekitar 9,9 juta warga tanpa tempat tinggal, program rumah subsidi ditingkatkan secara signifikan.
“Biasanya 220 ribu rumah subsidi, tahun ini naik jadi 350 ribu rumah,” jelas Maruarar.
Kebijakan Baru Ringankan Beban Rakyat Berpenghasilan Rendah
Dalam rangka memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah juga menetapkan kebijakan baru yang semakin mempermudah proses administrasi.
“Dulu BPATB (Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan) dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) itu bayar, sekarang gratis untuk rakyat berpenghasilan rendah. Kuotanya pun naik drastis, dari dua ribuan menjadi 350 ribu per tahun,” terang Maruarar.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan wujud nyata semangat gotong royong sekaligus keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh hunian layak dan terjangkau.
Kontribusi Swasta dan Lembaga Sosial dalam Program Renovasi
Dukungan dari dunia usaha dan lembaga sosial menjadi salah satu pilar penting keberhasilan program renovasi. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kabupaten Banyumas, Sakty Suprabowo, menjelaskan bahwa Yayasan Buddha Tzu Chi dan Astra telah berkontribusi besar dalam perbaikan rumah tidak layak huni di daerah tersebut.
“Renovasi dari Buddha Tzu Chi yang sudah selesai 132 unit, sedangkan bantuan dari Astra sudah selesai tiga unit,” katanya.
Secara total, Yayasan Buddha Tzu Chi merenovasi 500 unit rumah di 21 desa, sementara Astra merenovasi 165 unit rumah di enam desa. Keterlibatan sektor swasta ini mempercepat realisasi program dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap kesejahteraan masyarakat.
Gotong Royong sebagai Pondasi Pembangunan Berkeadilan
Program renovasi rumah rakyat tidak hanya sekadar proyek pembangunan fisik, tetapi juga simbol persatuan dan kepedulian sosial. Semangat gotong royong yang ditanamkan di setiap tahap pelaksanaan menjadi energi utama dalam menciptakan perubahan nyata.
Menteri PKP menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi antara negara, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat adalah bentuk nyata dari nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam pembangunan.
“Semangat gotong royong inilah yang harus dijaga agar setiap program pemerintah benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Maruarar menutup pernyataannya.