JAKARTA — Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar Badan Pusat Statistik (BPS) mulai Mei hingga Juli mendatang di seluruh Indonesia diharapkan menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa kegiatan ini akan memotret seluruh aktivitas ekonomi hingga ke wilayah paling kecil sekalipun.
“Data hasil Sensus Ekonomi 2026 akan memungkinkan pemerintah daerah menentukan arah investasi dan pembangunan yang sesuai karakter lokal,” ujar Amalia. Dengan pemetaan yang detail, daerah dapat menyesuaikan prioritas pembangunan berdasarkan potensi dan kebutuhan nyata di lapangan.
Menentukan Fokus Investasi Berdasarkan Karakter Daerah
Amalia mencontohkan, apabila sebuah daerah memiliki konsentrasi tinggi pada usaha pengolahan pangan lokal, maka pemerintah bisa mengarahkan investasi pada sektor tersebut. Sementara wilayah yang berpotensi dalam bidang pariwisata atau ekonomi kreatif dapat difokuskan pada promosi dan pembangunan infrastruktur pendukung. Dengan cara ini, sensus ekonomi tidak hanya memberikan data, tetapi juga membuka peluang pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
“Setiap daerah bisa menyusun strategi berdasarkan kekuatan dan potensi masing-masing, bukan sekadar meniru kebijakan nasional yang seragam,” ujarnya.
Kolaborasi Pemda dan Masyarakat Kunci Keakuratan Data
Sensus Ekonomi 2026 menekankan pentingnya partisipasi aktif dari pemerintah daerah maupun masyarakat. Pemda berperan sebagai jembatan antara BPS dan pelaku usaha, memastikan data yang dikumpulkan akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya. “Kolaborasi menjadi kunci agar data benar-benar valid, sehingga kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran,” jelas Amalia.
Selain itu, keterlibatan masyarakat juga memastikan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah tercatat dengan baik. Data ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang jumlah pelaku usaha dan titik-titik pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten, kota, maupun provinsi.
Manfaat untuk Akademisi, Lembaga Keuangan, dan Asosiasi Usaha
Hasil sensus tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah daerah. Akademisi dapat memanfaatkan data untuk penelitian ekonomi lokal, sementara lembaga keuangan dapat menilai potensi pasar dan risiko investasi. Asosiasi usaha juga bisa menggunakan data untuk menyusun program pengembangan bisnis yang sesuai kebutuhan lokal.
“Data valid dari sensus memungkinkan semua pemangku kepentingan menyusun strategi berbasis fakta, bukan asumsi,” tegas Amalia. Dengan demikian, pembangunan ekonomi di tingkat nasional akan berjalan kokoh apabila fondasi di tingkat daerah kuat.
Potret Lengkap Struktur Ekonomi Daerah
BPS akan menyajikan data menyeluruh, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar. Setiap kabupaten, kota, dan provinsi akan memiliki informasi tentang struktur ekonomi sektor dominan, jumlah pelaku usaha, dan sektor yang paling potensial dikembangkan. Informasi ini memungkinkan pemda menilai bidang usaha mana yang perlu didorong, serta area yang membutuhkan perhatian lebih.
Selain itu, pemetaan ini membantu investor dan pengambil kebijakan melihat peluang pertumbuhan ekonomi lokal yang sebelumnya tersembunyi. Dengan adanya gambaran jelas, potensi investasi baru bisa diarahkan ke sektor yang tepat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan.
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan
Dengan Sensus Ekonomi 2026, pemerintah daerah memiliki pijakan untuk merancang kebijakan berbasis data. Keputusan pembangunan tidak lagi bersifat general atau meniru strategi daerah lain, tetapi sesuai kebutuhan dan karakter masing-masing wilayah. Hal ini memungkinkan pembangunan ekonomi lebih merata dan berkelanjutan.
Amalia menekankan bahwa sensus ekonomi menjadi instrumen penting untuk memastikan data perekonomian daerah tersedia secara akurat. “Data yang akurat menjadi fondasi bagi strategi pembangunan yang tepat, sehingga setiap kebijakan membawa dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, dan lembaga keuangan. Dengan data yang lengkap dan valid, strategi pembangunan dapat lebih fokus, tepat sasaran, dan berbasis potensi lokal. Upaya ini diharapkan mendorong pemerataan pembangunan serta membuka peluang investasi yang lebih besar di seluruh Indonesia.