JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) berencana melakukan revitalisasi menyeluruh terhadap pos pelayanan terpadu (posyandu) di seluruh Indonesia.
Langkah ini ditujukan untuk menjadikan posyandu sebagai pusat layanan terpadu masyarakat yang dapat menangani aduan dan validasi data bantuan sosial (bansos) di tingkat desa secara lebih cepat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, selama ini masyarakat sering memandang posyandu hanya sebagai tempat penimbangan balita, padahal fungsinya jauh lebih luas. “Posyandu selama ini dipersepsikan hanya sebagai tempat penimbangan balita, padahal secara fungsi merupakan pusat layanan terpadu bagi warga di tingkat desa,” ujarnya.
Integrasi Layanan Melalui Sistem Terpadu
Revitalisasi posyandu akan dilakukan dengan penguatan sarana dan prasarana serta integrasi ke dalam Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Ini merupakan hasil pembahasan lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, yang sebelumnya telah disepakati di Jakarta.
Dengan integrasi ini, posyandu tidak hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai pusat koordinasi bagi berbagai petugas, seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), penyuluh pertanian, hingga aparat TNI/Polri. Hal ini diyakini dapat memperkuat jejaring sosial desa sekaligus mempermudah pengawasan distribusi bansos.
Data Dinamis dan Tantangan Distribusi Bansos
Menteri Sosial menekankan pentingnya data yang akurat dan terkini agar distribusi bansos tepat sasaran. “Data, sekali lagi data itu sangat dinamis berubah-ubah setiap saat ada kelahiran, migrasi, perceraian dan semacamnya. Jadi nanti di Posyandu ini lengkap, pelayanan terpadu itu adalah intinya mendekatkan layanan dan respon cepat,” ujar Saifullah Yusuf.
Dengan skema pelayanan terpadu, setiap aduan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti, baik terkait kesehatan, pendidikan, maupun bantuan ekonomi. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kehadiran negara di tingkat desa dan mempercepat proses verifikasi data bansos.
Posyandu sebagai Titik Koordinasi Bansos
Revitalisasi posyandu menjadi strategi utama untuk meningkatkan akurasi data penerima bansos. Dengan pusat layanan yang lebih lengkap, Kemensos optimistis dapat mempercepat alur distribusi bansos, memastikan dana sampai ke keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Saat ini, Kemensos tengah menyalurkan bansos reguler, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), sembako (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) untuk triwulan IV 2025. Total kuota penerima manfaat (KPM) mencapai 35,046,783 keluarga, terdiri dari 16,3 juta KPM lama dan 18,7 juta KPM baru berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Para penerima bansos akan mendapatkan stimulan senilai Rp900 ribu hingga Rp1,2 juta dari pemerintah, dengan penyaluran dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, sebanyak 15,7 juta KPM telah menerima dana pada Oktober 2025. Tahap kedua menyasar 11,6 juta KPM, sementara tahap ketiga akan menyalurkan lebih dari 8 juta KPM pada Desember 2025. Semua KPM baru telah diverifikasi menggunakan data desil 1-4 dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Sinergi Lintas Kementerian
Menteri Sosial menekankan bahwa revitalisasi posyandu tidak dapat berjalan sendiri. Kolaborasi lintas kementerian, termasuk pemerintah daerah dan Kantor Desa, menjadi kunci keberhasilan. Posyandu yang telah direvitalisasi akan menjadi pusat pengaduan dan verifikasi bansos yang mampu merespons masalah masyarakat secara cepat dan efisien.
“Dengan integrasi ini, kita bisa memastikan setiap kebutuhan warga sampai ke pusat dengan cepat sehingga mempercepat proses verifikasi. Selain itu, posyandu yang diperkuat akan menjadi titik temu berbagai petugas desa sehingga layanan dapat berjalan terpadu,” tambah Saifullah Yusuf.
Menuju Pelayanan Terpadu dan Cepat
Langkah revitalisasi posyandu menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kehadiran negara di tingkat desa dan meningkatkan efektivitas distribusi bansos. Dengan penguatan infrastruktur, integrasi data, dan sinergi petugas lintas sektor, posyandu dapat menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat yang cepat, akurat, dan menyeluruh.
“Revitalisasi posyandu ini juga dapat meningkatkan akurasi data bansos ke depannya, sekaligus meningkatkan kehadiran negara di tingkat desa,” tutup Menteri Sosial.