JAKARTA - Upaya pemerintah dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran terus diperkuat melalui pembaruan data yang lebih akurat dan terpadu.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi langkah krusial agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Hal ini disampaikan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperbaiki sistem pendataan sosial yang selama ini kerap menghadapi tantangan, seperti perbedaan data antarinstansi. Dengan pembaruan yang berkelanjutan, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap program bantuan memiliki dasar data yang valid dan mutakhir.
Data Dinamis Harus Terus Diperbarui
Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa DTSEN memiliki karakter yang dinamis sehingga membutuhkan pembaruan secara berkala. Perubahan kondisi penduduk, seperti kelahiran, kematian, hingga perpindahan domisili, menjadi faktor utama yang memengaruhi keakuratan data.
“Data ini harus terus diperbarui karena sifatnya dinamis. Setiap hari ada perubahan, baik kelahiran, kematian, maupun perpindahan penduduk,” katanya di Gresik, Jawa Timur, Senin.
Ia menilai tanpa pembaruan yang rutin, data yang digunakan berpotensi tidak relevan dengan kondisi di lapangan. Hal ini dapat berdampak pada ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan sosial.
Instruksi Presiden Satukan Basis Data Nasional
Pemerintah juga telah mengambil langkah strategis melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. Kebijakan ini bertujuan untuk menyatukan basis data sosial ekonomi agar tidak terjadi perbedaan data di berbagai instansi.
“Dengan adanya Instruksi Presiden ini diharapkan tidak ada lagi penggunaan data yang berbeda-beda, dan pengelolaan data dilakukan oleh BPS,” ujarnya.
Dengan satu data yang terintegrasi, proses penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih efektif dan transparan. Selain itu, koordinasi antarinstansi juga dapat berjalan lebih baik karena menggunakan acuan data yang sama.
Kunci Program Prioritas dan Pengentasan Kemiskinan
Menurut Saifullah Yusuf, pemutakhiran DTSEN tidak hanya penting untuk bantuan sosial, tetapi juga menjadi dasar dalam menjalankan berbagai program prioritas pemerintah. Data yang akurat memungkinkan program pemberdayaan masyarakat menjangkau kelompok miskin dan miskin ekstrem secara tepat.
Ia menegaskan bahwa pembaruan data menjadi fondasi utama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Tanpa data yang valid, program yang dirancang berisiko tidak tepat sasaran dan kurang memberikan dampak maksimal.
Dalam konteks ini, pemerintah terus mendorong kolaborasi lintas sektor agar proses pemutakhiran data berjalan optimal dan berkelanjutan.
Sekolah Rakyat Jadi Model Terpadu Pengentasan Kemiskinan
Salah satu program yang memanfaatkan DTSEN adalah Sekolah Rakyat. Program ini dirancang sebagai pendekatan terpadu dalam mengatasi kemiskinan dengan menyasar keluarga pada desil 1 dan 2 dalam DTSEN.
“Sekolah Rakyat ini menjadi miniatur pengentasan kemiskinan. Anak-anaknya mendapatkan pendidikan, orang tuanya diberdayakan, rumahnya dibantu agar layak huni, serta mendapatkan bantuan sosial,” katanya.
Program ini tidak hanya fokus pada pendidikan anak, tetapi juga mencakup pemberdayaan keluarga secara menyeluruh. Dengan pendekatan ini, diharapkan terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Peran Daerah dan Penyaluran Bantuan Langsung
Di tingkat daerah, pemerintah juga ??????? melakukan penyelarasan data melalui verifikasi lapangan. Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menyampaikan bahwa proses ini dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan data sesuai dengan kondisi nyata.
“Melalui langkah ini, kami memastikan penetapan desil sesuai kondisi di lapangan, sehingga program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Selain itu, dalam kunjungannya, Menteri Sosial juga menyalurkan bantuan kewirausahaan kepada 75 orang tua siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 37 Gresik. Total bantuan yang diberikan mencapai Rp391,8 juta dan diserahkan secara simbolis kepada lima perwakilan penerima.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya nyata pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat efektivitas program berbasis data yang akurat.