JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan kepastian bahwa isu terkait dua desa di wilayah Nunukan, Kalimantan Utara, yang diklaim masuk menjadi bagian dari teritorial Malaysia, merupakan kabar yang tidak benar.
Di sela rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, Tito mengungkapkan isu yang berembus di masyarakat seakan-akan Indonesia sudah kehilangan kedaulatan atas dua desa tersebut.
"Kadang-kadang dikatakan bahwa ada dua desa yang lepas masuk Malaysia. Bukan seperti itu," kata Tito.
Menurut dia, area pedesaan tersebut secara administratif tetap berada di dalam wilayah Indonesia. Kondisi sebenarnya di lapangan hanyalah perpindahan sebagian kecil tanah, sementara Indonesia justru memperoleh wilayah yang jauh lebih luas.
Tito menguraikan bahwa kendala perbatasan di Pulau Sebatik sejatinya merupakan persoalan klasik yang berakar dari era persengketaan antara kolonial Belanda dan Inggris, namun saat ini penanganannya terus berjalan.
Masalah lama itu terus diselesaikan secara bertahap oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan merangkul Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, serta instansi terkait lainnya.
Selaku Kepala BNPP, Tito memaparkan jika sebagian lahan seluas 127,3 hektar di kawasan Pulau Sebatik memang diputuskan masuk ke area Malaysia, tetapi Indonesia menerima ganti rugi wilayah yang jauh berkali lipat.
"Kami sebetulnya diuntungkan. Yang dimaksud itu adalah 127 hektare itu ada di dua desa yang konsekuensinya masuk ke wilayah Malaysia, tapi kami mendapatkan kompensasi 5.700 hektare pada masuk ke dalam sisi Indonesia," katanya.
Di samping hal tersebut, ia menambahkan bahwa pihak Indonesia masih memerlukan pendirian unit Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang baru guna mengokohkan kedaulatan negara di garda depan.
Hingga saat ini, tercatat sudah ada 15 PLBN yang rampung didirikan di berbagai titik, walau begitu masih terdapat kawasan rawan lain yang dinilai darurat untuk segera menyusul dibangun.
"Kami masih perlu lagi di perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur ada satu titik yang berbatasan dengan Sarawak, kemudian yang di Kalimantan Utara ada masih ada lagi," katanya.