JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memindahkan prioritas pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menuju pasar rakyat demi memperkuat manajemen kontrol harga beras.
Prosedur ini dijalankan di tengah capaian penyaluran SPHP yang baru menyentuh angka 392.000 ton atau berkisar 47,56% dari akumulasi target nasional sebesar 828.000 ton pada periode 2026.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono memaparkan bahwa pasar rakyat dijadikan target utama distribusi lantaran berperan sebagai patokan perumusan harga beras yang diawasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Berdasarkan pandangan Maino, walaupun SPHP bisa disalurkan lewat delapan jalur distribusi, tindakan intervensi di area pasar rakyat bakal bekerja lebih efektif dalam mengontrol stabilitas harga.
"Ada delapan outlet terkait penyaluran SPHP, tapi memang prioritas kami ke pasar-pasar rakyat. Ini menjadi barometer pemantauan harga oleh BPS.
Kami berharap pemerintah daerah membantu memaksimalkan distribusi di pasar-pasar yang belum banyak menerima beras SPHP," ujar Maino dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (29/6/2026).
Ia menganggap bahwa capaian penyaluran hingga penghujung Juni ini masih selaras dengan tahapan yang dipatok oleh pemerintah. Kendati demikian, pada paruh kedua tahun ini, proses logistik bakal dipusatkan ke wilayah-wilayah yang dipandang mempunyai dampak krusial terhadap pergerakan harga beras.
"Secara rata-rata realisasi lebih 45% cukup sesuai target, tetapi memang ada skala-skala prioritas termasuk tempat penyalurannya agar harga beras dan inflasi beras lebih terkendalikan," katanya.
Kebijakan itu diputuskan seiring dengan kondisi nilai jual beras yang saat ini dinilai masih lumayan stabil.
Merujuk pada data BPS, peningkatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras sampai pertengahan Juni 2026 tercatat sekadar melanda sepertiga wilayah Indonesia saja. Di sisi lain, mayoritas provinsi membukukan tren kenaikan harga yang terhitung minim.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan bahwa lonjakan IPH beras paling tinggi di level provinsi dibukukan oleh Sulawesi Tengah di angka 2,99 dan Sulawesi Utara di posisi 2,93. Sementara untuk area provinsi lainnya melewati fase kenaikan dengan nominal di bawah tolok ukur tersebut.
"Khusus untuk perkembangan beras, perubahan IPH di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara masing-masing 2,99 dan 2,93. Di provinsi lainnya memang meningkat tetapi masih di bawah 2,93," ujar Ateng.
Pihak BPS turut mendokumentasikan bahwa gejolak harga beras cenderung lebih masif melanda level kabupaten serta kota ketimbang di level provinsi.
Oleh sebab itu, pihak eksekutif akan mengarahkan alokasi beras SPHP ke pasar rakyat supaya langkah penanganan dapat dieksekusi secara lebih responsif pada daerah yang mengalami peningkatan harga.