JAKARTA - Di tengah pusaran transformasi industri digital yang bergerak dinamis, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) memandang bahwa keunggulan sebuah bisnis tak hanya ditentukan oleh aspek inovasi semata, melainkan juga oleh kualitas tata kelola beserta kesiapan sumber daya manusia dalam memahami regulasi yang berlaku.
Oleh karena itu, Telkom membekali seluruh insan perusahaan dengan aneka informasi strategis pada tiap jenjang organisasi, termasuk perihal perkembangan regulasi, serta praktik-praktik terbaik lewat berbagai forum pembelajaran dan diskusi yang relevan dengan kebutuhan bisnis.
Sebagai wujud komitmen memperkukuh tata kelola perseroan sekaligus menaikkan kapabilitas para pengambil keputusan, Telkom menggelar Executive Session bertajuk "Navigating Legal Risk in Corporate Decision Making" yang diikuti oleh jajaran pimpinan serta fungsi strategis perusahaan pada Jumat (26/6).
Forum ini menjadi tempat diskusi bagi para pemimpin Telkom untuk mendalami perkembangan regulasi dan dampaknya bagi pengambilan keputusan bisnis, sehingga setiap kebijakan perusahaan bertumpu pada landasan kepatuhan hukum yang kokoh, tata kelola risiko bisnis, serta tetap selaras dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mampu menopang keberlanjutan pertumbuhan bisnis perseroan.
Direktur Legal & Compliance Telkom, Andy Kelana dalam sambutannya menegaskan bahwa di tengah akselerasi transformasi bisnis dan digital, perusahaan wajib terus memperkuat budaya kepatuhan serta tata kelola yang adaptif agar tiap keputusan strategis sanggup melahirkan nilai tambah bagi perusahaan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta kepastian hukum, namun tetap adaptif terhadap daya saing industri.
"Pemahaman atas KUHP dan KUHAP yang baru harus disertai dengan shared understanding yang kuat agar transformasi perusahaan berjalan beriringan dengan kepatuhan hukum dan penguatan tata kelola.
Melalui forum ini, kami ingin membangun kesamaan perspektif di kalangan para pengambil keputusan agar setiap kebijakan strategis memiliki landasan hukum yang kuat, proses yang akuntabel, serta mitigasi risiko yang komprehensif.
Dengan demikian, perusahaan dapat bergerak lebih adaptif dalam menghadapi dinamika bisnis sekaligus menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan", ujar Andy.
Executive Session tersebut menghadirkan akademisi yang menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., yang memaparkan materi seputar "Harmonisasi Regulasi Pidana Korporasi dan Implementasi Business Judgment Rule (BJR) dalam KUHP dan KUHAP Baru’". \
Dalam sesi itu diulas aneka isu strategis, mulai dari perkembangan regulasi pidana korporasi, batas pertanggungjawaban direksi, konsep mens rea dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, implementasi Business Judgment Rule sebagai tameng dalam pengambilan keputusan bisnis, hingga pentingnya tata kelola, dokumentasi perumusan keputusan, serta pengawasan internal sebagai langkah mitigasi risiko hukum perusahaan.
Pada sesi berikutnya, Nien Rafles Siregar, S.H., M.H., Partner dari Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP) selaku Praktisi sekaligus Anggota Tim Perumus RUU Perubahan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, membawakan materi seputar "Keputusan Strategis Direksi dalam Menghadapi Restrukturisasi, PKPU, dan Kepailitan Korporasi."
Diskusi ini membedah beragam pertimbangan strategis yang perlu dicermati direksi kala menghadapi restrukturisasi perusahaan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maupun kepailitan, termasuk penerapan Business Judgment Rule, praktik tata kelola perusahaan yang baik, serta bermacam lesson learned bersumber dari pengalaman penanganan perkara korporasi.
Executive Session ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memupuk budaya continuous learning demi memperkuat implementasi Good Corporate Governance (GCG), sekaligus memastikan tiap keputusan bisnis diambil dengan penuh integritas, profesional, dan adaptif.
Pada akhirnya, kesiapan tersebut bakal menjadi pondasi krusial bagi Telkom untuk menyajikan service excellence, memperkokoh kepercayaan pelanggan serta pemangku kepentingan, dan menciptakan nilai yang berkelanjutan di tengah transformasi industri digital.