JAKARTA - Pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memperkokoh keandalan sistem kelistrikan nasional. Langkah ini diambil agar gangguan berupa pemadaman di jaringan Jawa-Bali tidak terulang kembali melalui penguatan pasokan energi primer, kesiapan operasional pembangkit, serta akselerasi transisi energi.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memerintahkan PT PLN (Persero) guna memastikan pemenuhan cadangan energi primer sesuai kebutuhan operasional sistem.
"Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama," kata Qodari.
Menurut penjelasan Qodari, kebijakan ini tidak sekadar mempercepat proses pemulihan jaringan listrik di wilayah Jawa selepas terjadinya gangguan, melainkan juga mengoptimalkan jalinan koordinasi antarinstansi terkait demi menjaga stabilitas distribusi setrum.
Sebagai bagian dari penguatan koordinasi tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM pada 25 Juni 2026 telah mengumpulkan seluruh badan usaha sektor pembangkitan, baik dari lingkungan PLN Group maupun pelaku usaha swasta atau Independent Power Producer (IPP), guna mempertegas komitmen penjagaan stabilitas operasional di Sistem Jawa-Bali.
Ke depannya, pihak pemerintah bakal memperketat lini pengawasan sekaligus manajemen risiko pada keseluruhan rantai pasok bahan baku energi primer, mulai dari pembuatan jadwal perawatan pembangkit, ketersediaan cadangan energi, hingga koordinasi taktis di lapangan.
"Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan mitigasi risiko di seluruh rantai pasok energi primer, mulai dari perencanaan pemeliharaan pembangkit, kesiapan cadangan energi, hingga koordinasi operasional antarpemangku kepentingan, agar kondisi serupa dapat dicegah sedini mungkin dan masyarakat tetap mendapatkan layanan listrik yang stabil dan berkelanjutan," ujarnya.
Bukan hanya mengoptimalkan infrastruktur yang telah berjalan, pemerintah pun mengagendakan ekspansi kapasitas tampung pembangkit yang tertuang di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034.
Dalam jangka waktu tersebut, direncanakan bakal ada penambahan daya tampung pembangkit baru mencapai 69,5 gigawatt (GW), di mana sekitar 42,6 GW atau setara 61 persen di antaranya bersumber dari pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).
Untuk sistem penyimpanan energi, seperti penggunaan perangkat baterai serta instalasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) pumped storage, diproyeksikan bakal memberikan kontribusi kapasitas sebesar 10,3 GW atau berkisar 15 persen.
"Sementara pembangkit fosil sebesar 16,6 GW atau 24 persen akan didominasi pembangkit berbahan bakar gas untuk menjaga fleksibilitas dan keandalan sistem," kata Qodari.
Di samping itu, pemerintah terus menggalakkan program diversifikasi sumber energi lewat pemakaian bahan bakar nabati. Terhitung sejak 1 Juli 2026, pihak kementerian resmi memberlakukan regulasi biodiesel B50, yaitu formula campuran minyak solar dengan kandungan minyak sawit sebanyak 50 persen.
Aturan baru tersebut tertuang di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 mengenai Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Berupa Minyak Solar Sebesar 50 Persen dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan, yang disahkan pada 17 Juni 2026.
Agenda peresmian serta implementasi awal dari program biodiesel B50 ini dijadwalkan bakal dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada pekan pertama Juli 2026.
"Arah pengembangan tersebut menjadi bagian dari roadmap transisi energi untuk meningkatkan bauran EBT, memperkuat fleksibilitas sistem tenaga listrik, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil secara bertahap, mendukung ekonomi hijau, serta mencapai target Net Zero Emissions sesuai kebijakan pemerintah," katanya.