JAKARTA - Pemerintah Provinsi Banten bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Pertanian kian mengintensifkan langkah mitigasi guna menyongsong efek dari fenomena El Nino yang diproyeksikan menyentuh titik tertingginya pada kisaran Juli hingga Agustus.
Kepala Unit Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim Kelas I Merak, Trian Asmarahadi, memaparkan bahwa El Nino bertindak sebagai gejala meningkatnya temperatur permukaan laut di Samudra Pasifik yang memicu merosotnya intensitas curah hujan di Indonesia, tak terkecuali di wilayah Provinsi Banten.
Baginya, musim kemarau di tahun ini berputar lebih awal kurang lebih satu bulan jika disandingkan dengan kondisi lumrah. Kendati demikian, El Nino bukan berarti pasokan hujan bakal terhenti seutuhnya, namun volume air hujan menjadi kian minim sehingga durasi kemarau berlangsung lebih lama.
"Hampir seluruh wilayah Banten akan merasakan dampaknya. Namun wilayah Banten Utara diperkirakan mengalami musim kemarau lebih awal dan lebih lama dibanding wilayah selatan," ujar Trian dalam talkshow yang diselenggarakan Diskominfo SP Banten.
Ia menjabarkan, situasi tersebut berpeluang membawa imbas pada pelbagai sektor, utamanya ketahanan pangan, perikanan, hingga pemenuhan pasokan air bersih. Suhu udara yang kian menyengat pun mendongkrak potensi dehidrasi, kekeringan, serta kendala pada distribusi energi.
BMKG mengimbau publik untuk kian bijaksana mendayagunakan air dan listrik, serta konsisten memantau kabar cuaca terkini sebagai bentuk kewaspadaan atas rupa-rupa kondisi cuaca ekstrem.
Di lain pihak, Sekretaris BPBD Provinsi Banten, Hery Yulianto, memaparkan bahwa BPBD telah menggodok skema kontinjensi kekeringan selaku bentuk antisipasi menyongsong imbas dari gejala El Nino. Berkas itu menjadi satu dari total 14 skema kontinjensi yang dimatangkan BPBD demi menghadapi rupa-rupa ancaman kebencanaan di Provinsi Banten.
Selaras dengan penuturan Hery, legalitas status darurat kekeringan bakal diteken apabila hasil peninjauan di lapangan memperlihatkan kondisi yang klop dengan regulasi penanggulangan bencana. Pasca-status darurat dikukuhkan, skema kontinjensi bakal diselaraskan menjadi skema operasi.
"Kami terus memantau dampak El Nino, mulai dari potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga pemenuhan kebutuhan air bersih," ujarnya.
BPBD pun telah mendirikan satuan tugas (satgas) serta mempererat sinergi dengan rupa-rupa lembaga, layaknya Kementerian Kehutanan, Polda Banten, akademisi perguruan tinggi, beserta jajaran pemerintah kabupaten/kota.
Jika kekeringan ekstrem melanda, BPBD bakal berkoordinasi dengan BNPB, TNI Angkatan Udara, BPBD DKI Jakarta, serta BPBD Jawa Barat demi melangsungkan agenda modifikasi cuaca. Di samping itu, BPBD sudah memetakan area rawan kekeringan sekaligus menyiapkan tata cara penyaluran air bersih bagi warga terdampak.
Hery memaparkan, penyaluran air bersih memanfaatkan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) baru bisa dijalankan pasca-pemerintah meresmikan status darurat bencana.
Salah satu ketentuannya, minimal terdapat dua kabupaten atau kota yang sudah menetapkan status darurat, barulah Pemerintah Provinsi Banten bisa mengajukan pendayagunaan pos dana BTT serta mengukuhkan tim penanganan darurat pada lokasi terdampak.
Ia meneruskan, realisasi wewenang penanggulangan bencana merujuk pada regulasi yang berlaku dan dijalankan secara fleksibel pas dengan dinamika di lapangan, sehingga pemerintah provinsi dapat memberikan sokongan kepada pemerintah kabupaten dan kota jika diperlukan.
Pada sisi lain, BPBD juga konsisten menggenjot kapasitas sumber daya manusia via agenda BPBD Goes to Campus yang berkolaborasi dengan jajaran perguruan tinggi. Lewat agenda itu, kalangan mahasiswa dibekali materi teori dan praktik seputar kebencanaan, lalu didorong bertransformasi selaku Duta BPBD agar dapat berkontribusi nyata dalam gerakan mitigasi serta penanganan bencana di lingkungan sekitarnya.
Hery mengajak warga untuk turut mengambil peran dalam menekan potensi risiko kekeringan lewat pengaplikasian gaya hidup ramah lingkungan, layaknya menghemat konsumsi air, memperluas area terbuka hijau, mendirikan lubang biopori, serta menanam pohon di lingkungan hunian.
"Bencana merupakan tanggung jawab bersama. Mari kami menjadi masyarakat yang lebih bijak dalam memanfaatkan air dan bersama-sama membangun ketangguhan menghadapi bencana," terangnya.
Dalam sektor pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Banten sudah menyiapkan sederet formula demi memelihara produktivitas lahan sepanjang masa kemarau. Rentetan langkah tersebut antara lain:
Pemerintah Provinsi Banten lewat UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPHP) menyediakan fasilitas pinjam pakai selang air dengan ukuran diameter 3 inci untuk petani yang didera krisis air. Fasilitas ini didayagunakan demi mengalirkan air dari kantong air terdekat dibantu peranti mesin pompa yang disiapkan secara mandiri oleh para petani.
Di tengah keterbatasan pos dana, Dinas Pertanian Provinsi Banten mendapatkan sokongan dari Kementerian Pertanian RI berupa fasilitas pembuatan satu embung penampung air sederhana. Embung itu diproyeksikan berdiri pada area pertanian yang rawan kekeringan dan mengantongi pasokan air terdekat. Saat ini titik lokasi yang diajukan di Kabupaten Serang masih berada dalam fase verifikasi.
Menyediakan fasilitas pinjam pakai mesin pompa air bagi para petani yang didera hambatan pasokan air kala musim kemarau. Proses peminjaman ditempuh via Brigade Alat dan Mesin Pertanian (Brigade Alsintan) pasca-adanya permohonan dari kelompok tani.
Peninjauan titik lokasi kekeringan dijalankan berkala oleh Petugas POPT guna mencermati dinamika kondisi di lapangan sekaligus menjadi acuan eksekusi penanganan.
Sokongan benih disiapkan bagi para petani yang didera gagal panen dipicu kekeringan, pasca-dilangsungkannya verifikasi skala kerusakan tanaman oleh Petugas POPT.
Pendayagunaan mesin pompa air terus dimaksimalkan via sistem pinjam pakai agar kelompok tani dapat memenuhi keperluan irigasi sepanjang masa kemarau.
Lewat pelbagai skema mitigasi itu, Pemerintah Provinsi Banten menaruh harapan agar imbas El Nino bagi khalayak, terkhusus kaum petani, dapat ditekan seminimal mungkin. Pemerintah pun merangkul segenap elemen masyarakat untuk menanamkan kesiapsiagaan selaku kultur bersama, sebab menyongsong bencana bertindak sebagai tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.