JAKARTA - Misteri di balik keputusan mundurnya Daud Joseph dari jabatan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) akhirnya mulai terungkap jelas ke publik.
Kejadian ini dinilai berhubungan langsung dengan hasil evaluasi uji tuntas yang berhasil memetakan tumpukan kendala seputar manajemen tata kelola di dalam badan usaha milik negara tersebut.
Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Rohan Hafas menyebutkan bahwa manajemen Danantara sudah memegang berkas pengunduran diri resmi dari Daud Joseph sejak Senin (29/6/2026).
"Selama kurang lebih tiga bulan terakhir, beliau kami tugaskan untuk memimpin proses pembenahan PT Pos Indonesia melalui due diligence menyeluruh terhadap kondisi keuangan, operasional, tata kelola, dan organisasi perusahaan," ujar Rohan dalam keterangan resminya, Jumat (3/7/2026).
Rohan menguraikan, mengacu pada data penilaian, Daud Joseph telah mengomunikasikan secara langsung kepada para pemilik saham bahwa PT Pos Indonesia menuntut adanya pembenahan yang bersifat menyeluruh serta fundamental.
Tingkat kerumitan dari dilema masa lalu beserta besarnya beban restrukturisasi di masa depan dinilai menuntut kapabilitas yang lebih spesifik untuk menakhodai fase transformasi berikutnya.
“Kami menghormati keputusan itu dan akan segera menyiapkan kepemimpinan baru untuk melanjutkan agenda restrukturisasi tersebut,” kata Rohan.
Di sisi lain, proses evaluasi yang dilakukan berhasil menemukan muara masalah finansial dan tata kelola yang disinyalir telah menumpuk selama bertahun-tahun di internal PT Pos Indonesia.
Rohan mempertegas bahwa saat ini indikasi masalah tersebut sudah terpantau radar pemeriksaan dari pihak pemegang saham.
Pihak Danantara memastikan tidak bakal memberikan celah bagi jalannya aktivitas operasional yang mencederai pilar good corporate governance (GCG).
"Kami juga menerima laporan serta menemukan indikasi berbagai penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan, yang saat ini sedang ditindaklanjuti melalui mekanisme audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku," tutur Rohan.
Danantara menjamin seluruh poin temuan dari aktivitas uji tuntas itu bakal dituntaskan secara profesional, terbuka, serta diserahkan langsung ke jalur hukum yang berlaku.
Uniknya, gejolak internal tersebut mencuat tepat pada saat perseroan baru saja diserahi mandat sebagai induk dari holding logistik nasional per tanggal 1 Juli 2026.
Merujuk pada peta jalan, penggabungan tujuh korporasi logistik pelat merah sementara ini dilebur di bawah komando PT Multi Terminal Indonesia (MTI) di bawah PT Pelindo Sinergi Lokaseva.
Pada masa awal peralihan, Pelindo Group memegang kendali utama dengan porsi saham terbesar 74,47 persen, diikuti Krakatau Bandar Samudera 9,37 persen, dan PT Pos Indonesia 9,24 persen.
Sesuai rancangan strategis, seluruh porsi saham MTI baru dialihkan seutuhnya kepada pihak Pos Indonesia sebagai induk holding definitif pada tahun 2027 nanti.
Sebelumnya, Corporate Secretary PT Pos Indonesia Iwan Gunawan sempat meyakinkan bahwa operasional pengiriman barang dan pelayanan publik perseroan tetap berjalan normal tanpa kendala meski diterpa dinamika pergantian pucuk pimpinan.