JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) melangsungkan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/7/2026) guna membicarakan pembenahan tata kelola pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aminudin, memaparkan bahwa agenda pertemuan tersebut mengulas 10 rekomendasi kajian supata operasional program MBG dapat berjalan dengan lebih maksimal.
"Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan, dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan, pendampingan, dan monitoring atas pelaksanaan rencana aksi tersebut," kata dia kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026).
Rekomendasi dimaksud merupakan langkah lanjutan dari hasil kajian KPK yang pada waktu sebelumnya telah diserahkan kepada pihak BGN. Berdasarkan keterangan Wakil Ketua BGN, Agustina Arumsari, saat ini instansinya telah membentuk tim khusus guna mengeksekusi rekomendasi tersebut.
Bagi dia, ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), maupun masukan lainnya dari instansi terkait mendeteksi adanya kejanggalan, maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah untuk menindaklanjutinya.
Agustina menguraikan bahwa poin rekomendasi yang dibahas bersama KPK di antaranya melingkupi mekanisme sistem pembayaran serta pembenahan basis data. Kedua belah pihak pun berdiskusi seputar strategi membenahi sistem sekaligus mengantisipasi celah kebocoran anggaran yang sejauh ini masih terjadi.
"Oleh karena itu kami bentuk tim, lalu kami mendiskusikan 10 temuan tersebut dan kami menyusun rencana tindaknya. Secara formal tadi kami menyampaikan rencana tindak tersebut kepada seluruh tadi diwakili beberapa pimpinan, ya. Ketua tadi hadir, ada beberapa Ketua yang hadir di situ dan kemudian kami mendiskusikan antara lain beberapa rencana tindak yang akan kami lakukan," jelas Agustina.
Ia memercayai pihak KPK tidak bakal sekadar menyandarkan penilaian pada berkas dokumen yang sudah diserahkan. Menurut dia, KPK juga akan memantau secara lebih konkret langkah-langkah yang kelak diwujudkan, sehingga evaluasi tidak melulu bertumpu pada berkas tertulis, melainkan juga pada praktik langsung di lapangan.
Agustina turut membeberkan bahwa dalam forum tatap muka itu, jajaran pimpinan KPK melayangkan beberapa catatan penting bagi BGN. Ia menyebut, BGN akan segera merancang rencana langkah lanjutan demi merealisasikan beragam masukan yang telah diutarakan.
"Saya catat tadi, kami akan tindak lanjutnya lebih lanjut. Dan tentu saja itu nanti menjadi PR kami yang akan dimonitor oleh Deputi Pencegahan. Dan nanti bekerja sama juga dengan pihak monitoring nanti ya, tim monitoring," jelasnya.