JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengutarakan bahwa sebanyak 5.597 agenda gerakan pangan murah (GPM) telah dilaksanakan di bermacam wilayah sebagai langkah merawat stabilitas nilai jual, meredam laju inflasi, sekaligus memperkokoh daya beli masyarakat.
"Selama Januari sampai Juni tahun 2026 telah terlaksana GPM sebanyak 5.597 kali di 37 provinsi dan 378 kabupaten/kota," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Pihak Bapanas menjabarkan tiga wilayah provinsi dengan realisasi GPM paling banyak di antaranya Jawa Tengah, Jawa Barat, serta Jawa Timur. Sebaliknya untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan, tercatat sama sekali belum pernah melaksanakan agenda GPM di daerahnya.
Agenda masif tersebut diformulasikan guna menjamin komoditas pokok seperti beras, telur, minyak goreng, gula, bawang, beserta produk pangan strategis lainnya dapat diperoleh dengan nilai jual yang lebih ekonomis.
Keberhasilan implementasi GPM di bermacam daerah ini tidak lepas dari andil komitmen masif jajaran pemerintah daerah, termasuk kontribusi BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID FOOD selaku pilar pemasok stok kebutuhan pokok dalam skala besar yang disokong oleh sinergi unsur TNI, Polri, pelaku bisnis swasta, hingga asosiasi.
Amran menggarisbawahi bahwa dengan kondisi ketersediaan stok pangan yang didominasi oleh hasil panen petani serta peternak lokal dalam negeri, Indonesia tidak memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap negara lain.
Laju inflasi sektor pangan pun dapat lebih dikendalikan agar tidak mengalami gejolak naik-turun yang terlampau tajam, namun tetap bertengger di ambang batas nilai jual yang wajar mulai dari sektor hulu hingga hilir.
"Tidak terhenti sampai Indonesia menjadi negara Indonesia emas, negara super power, sejajar dengan negara-negara di daya lainnya. Itu mimpi besar kami dan insya Allah itu akan menjadi kenyataan ke depannya," beber Amran.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mendokumentasikan bahwa inflasi pangan tahunan hingga periode Juni 2026 melandai 0,66 persen dari posisi 6,24 persen pada Mei 2026 menjadi sebesar 5,58 persen pada Juni 2026. Angka indeks ini kian mendekati sasaran target inflasi pangan tahunan yang dipatok pihak pemerintah pada kisaran 3 sampai 5 persen.
Untuk angka inflasi pangan bulanan tercatat juga melandai 0,08 persen dari posisi 0,22 persen pada Mei 2026 menjadi sebesar 0,14 persen pada Juni 2026. Jenis komoditas pangan yang menyumbang andil di antaranya meliputi bawang merah, bawang putih, serta beras.
Terdapat pula komoditas berupa cabai merah, daging ayam ras, serta cabai rawit yang menyumbang andil terhadap pergerakan inflasi pangan tahunan.
"Komponen harga bergejolak mengalami inflasi (secara bulanan) sebesar 0,14 persen. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,02 persen, sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi yaitu bawang merah, bawang putih dan juga beras," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono di Jakarta pada Rabu (1/7).
Komponen harga bergejolak tersebut mencatatkan inflasi tahunan di angka 5,58 persen dengan sumbangsih andil inflasi sebesar 0,66 persen, di mana faktor dominan penyumbang inflasi terutama bersumber dari beras, cabai merah, daging ayam ras, cabai rawit, dan juga bawang merah.
Di samping hal itu, inflasi pangan untuk tahun kalender (year-to-date/ytd) sanggup distabilkan secara signifikan. Pada rentang Januari-Juni 2026, persentase inflasi pangan ytd bertengger di posisi 1,61 persen atau menyusut 0,54 persen jika dikomparasikan dengan data inflasi pangan ytd hingga Juni 2025 yang saat itu terdata berada di level 2,15 persen.
Penyusutan angka inflasi pangan ytd sepanjang paruh pertama pada tahun 2026 ini mengindikasikan situasi harga pangan domestik yang kian berangsur membaik dibanding semester pertama pada tahun sebelumnya. Kendati demikian, akumulasi inflasi pangan ytd dalam setahun penuh pada periode 2025 ditutup pada posisi 6,21 persen.