JAKARTA - Daya tampung program Sekolah Rakyat di Jawa Timur meningkat drastis pada tahun ajaran 2026. Tahun ini, kapasitas sekolah tersebut naik menjadi 5.370 siswa, dari sebelumnya hanya sekitar 2.350 siswa pada tahun lalu.
Staf Pengolah Data dan Informasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Muhammad Amiruddien, menjelaskan bahwa ribuan siswa tersebut akan menempuh pendidikan di 29 lokasi yang tersebar, baik yang sudah permanen maupun berstatus rintisan.
"Lebih banyak sekarang, kemarin 2.350, sekarang sekitar 5.310 sampai 5.370. Naiknya hampir dua kali lipat," kata Amiruddien, Rabu (8/7/2026).
Amiruddien menuturkan bahwa setiap unit Sekolah Rakyat permanen memiliki kapasitas ideal sebanyak 270 siswa. Namun, komposisi jenjang pendidikan di setiap sekolah bisa disesuaikan dengan hasil penjaringan calon siswa di lapangan.
"Bisa saja satu SD, empat SMP, empat SMA atau satu SD, tiga SMP, lima SMA. Pokoknya tetap 270 siswa per sekolah," ujarnya. Terkait proses rekrutmen, pemerintah menggunakan metode jemput bola yang menyasar keluarga kategori desil 1 dan 2 berdasarkan verifikasi data kemiskinan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widinia, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, termasuk mereka yang terancam atau sudah putus sekolah.
"Program ini secara khusus ditujukan bagi masyarakat miskin pada desil 1, termasuk anak-anak yang berisiko putus sekolah maupun yang sudah putus sekolah agar dapat kembali memperoleh akses pendidikan," kata Novi.
Menurut Novi, target sasaran Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah reguler sehingga tidak akan menimbulkan persaingan dalam proses penerimaan peserta didik. Meski pemerintah menargetkan kegiatan belajar dimulai pada Juli 2026, ia menyebutkan bahwa jika ada bangunan yang belum rampung, jadwal operasional mungkin bergeser ke Agustus.
"Terkait target operasional, pembelajaran tetap ditargetkan dimulai pada Juli. Namun, apabila terdapat bangunan yang belum selesai, pelaksanaannya dapat bergeser hingga Agustus. Tapi target dari Kementerian Sosial tetap Juli," katanya.