JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kini mengubah strategi dalam pengendalian tuberkulosis (TB) dengan mewajibkan pelacakan penuh terhadap keluarga serta kontak erat pasien. Langkah agresif ini diambil demi memutus rantai penularan serta mempercepat pencapaian target eliminasi TB di Indonesia pada 2030.
"Kalau mau sukses, tracing harus 100 persen. Kami jangan mancing di laut, tetapi mancing di kolam ikan. Yang sakit harus segera diobati, yang belum sakit harus dilindungi," ujar Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus di Jakarta, Kamis.
Menurut Wamenkes, penanganan TB selama ini cenderung hanya berfokus pada pengobatan pasien yang telah jatuh sakit tanpa memutus rantai penularan terdekatnya. Melalui strategi terbaru ini, Kemenkes memperluas pelacakan kontak erat memakai Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), rontgen portabel, serta tes cepat.
Pihak Kemenkes memastikan anggaran untuk pelaksanaan pelacakan pada tahun 2026 telah siap digunakan. Pemerintah daerah, fasilitas kesehatan swasta, organisasi profesi, hingga kader komunitas juga diminta untuk ikut bergerak bersama.
Indonesia saat ini masih masuk dalam daftar negara dengan beban kasus TB yang cukup signifikan. Berdasarkan data tahun 2024, Indonesia menyumbang sekitar 10 persen dari total kasus TB global, dengan perkiraan 1,08 juta orang sakit dan 126 ribu kasus kematian.
Wamenkes juga menegaskan empat pilar utama dalam percepatan eliminasi TB, yaitu pelacakan kasus secara masif melalui CKG, pengobatan segera, pemberian terapi pencegahan bagi kontak erat, serta penguatan kolaborasi lintas sektor sampai ke tingkat desa.
"Masyarakat yang mengalami gejala TB atau memiliki riwayat kontak erat dengan pasien diimbau segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes Asnawi Abdullah menyatakan bahwa upaya pengendalian TB dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif. Notifikasi penemuan kasus naik 31 persen dan jumlah pasien yang diobati meningkat 27 persen.
Capaian tersebut berhasil didorong oleh penemuan kasus secara aktif serta pemanfaatan Program CKG yang menjangkau puluhan juta warga. Meski demikian, tantangan besar dinilai masih menghadang proses penuntasan penyakit ini.
"TB bukan sekadar masalah kesehatan, tetapi juga menyangkut produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Tantangan kami adalah deteksi kelompok berisiko, stigma masyarakat, akses di daerah terpencil, dan kesinambungan pengobatan," kata Asnawi.
Untuk mendukung kemandirian, Kemenkes tengah mengawal pengembangan PCR-TB buatan dalam negeri, pengembangan vaksin bersama perguruan tinggi, serta penambahan laboratorium mikrobiologi di sejumlah provinsi.
Di samping kesiapan medis, tantangan psikososial berupa stigma dari lingkungan sekitar masih menjadi kendala besar. Hal ini dialami oleh Veronika Jovelina Therik, seorang penyintas TB resistan obat (TB-RO) asal Malang yang sempat kehilangan pekerjaannya akibat stigma negatif.
Selama masa pemulihan, Veronika harus berjuang menghadapi efek samping pengobatan yang berat seperti mual, penurunan berat badan drastis, hingga kesulitan berjalan sebelum akhirnya berhasil dinyatakan sembuh total.
"Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa pasien TB tidak membutuhkan stigma, tetapi dukungan. TB resistan obat memang berat, tetapi bisa disembuhkan jika pasien patuh berobat sampai tuntas," katanya.