JAKARTA - Otoritas keuangan negara resmi menerbitkan regulasi baru berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2026. Aturan ini menetapkan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, serta segala bentuk perlengkapan militer dan kepolisian. Kebijakan ini dihadirkan guna memperbarui serta menggantikan aturan lama yang sebelumnya tertuang dalam PMK Nomor 191/PMK.04/2016 beserta perubahannya di PMK Nomor 91/PMK.04/2021.
Regulasi fiskal terbaru tersebut telah ditandatangani sejak 24 Juni 2026 dan dijadwalkan mulai berlaku 60 hari setelah resmi diundangkan, yakni efektif berjalan per 4 September 2026. Mengenai klasifikasi barang pertahanan luar negeri yang mendapatkan insentif, kriterianya masih selaras dengan ketentuan terdahulu, yang mencakup persenjataan, amunisi, alat perlengkapan militer maupun polisi, komponen suku cadang, serta barang penunjang keamanan negara.
"Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara," isi petikan pasal yang mengatur cakupan bahan baku industri pertahanan tersebut pada Sabtu (11/7/2026).
Ketentuan anyar ini secara spesifik menegaskan bahwa kemudahan fiskal diberikan untuk pemasukan persenjataan yang didatangkan dari luar daerah pabean maupun melalui pusat logistik berikat. Relaksasi tarif serupa juga diimplementasikan pada pengeluaran barang dari berbagai zona dengan fasilitas khusus, seperti gudang berikat, kawasan berikat, tempat pameran berikat, tempat lelang berikat, kawasan ekonomi khusus, serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Skema ini pun mencakup penyelesaian komoditas impor temporer yang dialihkan menjadi aset hibah bagi pemerintah pusat.
Di sisi sasaran penerima manfaat, pemerintah memperluas daftar instansi strategis yang berhak menikmati fasilitas pembebasan bea masuk komoditas pertahanan ini. Langkah perluasan tersebut melengkapi daftar lembaga yang sudah ada sebelumnya seperti Lembaga Kepresidenan, Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI, Markas Besar Polri, BIN, BSSN, BNN, serta BNPT, dengan kini memasukkan Badan Keamanan Laut ke dalam struktur penerima insentif.
Fasilitas pengenaan tarif nol persen ini juga dirancang untuk mengoptimalisasi agenda diplomasi pertahanan multilateral yang diikuti oleh negara, terutama dalam memfasilitasi pergerakan alat utama sistem persenjataan asing di wilayah domestik. "Dan/atau digunakan dalam kegiatan militer sebagai bagian dari kerja sama militer dan/atau latihan militer bersama," isi bunyi penggalan aturan terkait aktivitas latihan internasional tersebut.
Insentif perpabeanan ini dipastikan mengalir pula untuk kebutuhan pasokan bahan mentah yang didatangkan oleh sektor industri tertentu, asalkan seluruh barang dan bahan pabean tersebut diproses kembali menjadi produk jadi demi menyuplai kebutuhan pertahanan sembilan kementerian dan lembaga negara. Walaupun pintu insentif dibuka secara luas, pihak kementerian beserta otoritas kepabeanan dipastikan tetap menjalankan fungsi pengawasan ketat demi menghindari potensi penyimpangan di lapangan.
Kebijakan ini menggarisbawahi bahwa seluruh barang kebutuhan pertahanan dan keamanan yang dibebaskan dari pungutan bea masuk tetap mengikat serta wajib mematuhi regulasi larangan atau pembatasan yang berlaku pada saat proses importasi maupun pengeluaran barang berjalan. Melalui dokumen lampiran aturan, pemerintah memperinci setiap kategori barang pasokan beserta target peruntukannya agar pemanfaatannya bisa tepat sasaran.
Pada pos kebutuhan Lembaga Kepresidenan, fasilitas fiskal ini ditujukan untuk pemenuhan logistik dinas khusus seperti helikopter, armada pesawat terbang, mobil kepresidenan, hingga unit kendaraan pengawal. Sementara itu, untuk pos Kementerian Pertahanan dan TNI, pembebasan biaya masuk menyasar berbagai kategori mulai dari kendaraan taktis atau tempur, pasokan amunisi, hingga hewan khusus operasional militer seperti anjing pelacak, kuda pasukan, serta burung merpati.