Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ikravany Hilman angkat bicara soal pernyataan Ketua DPRD Depok, Ade Supriatna yang mencibir janji kampanye Supian Suri soal nasib SDN Pondok Cina 1. Dalam beberapa pemberitaan, Ade mengatakan bahwa janji Supian Suri tersebut tidak realistis.
Kader PKS itu menyebut calon Wali Kota Depok nomor urut 02 tersebut hanya membohongi warga dengan janji atau iming-iming menjadikan SDN Pondok Cina 1 menjadi SMA negeri. Ade berpendapat, Pemerintah Kota Depok sudah menetapkan sepanjang Margonda ini tidak bisa dijadikan sarana pendidikan lagi, termasuk SDN Pondok Cina 1. Adapun alasannya yakni soal risiko keselamatan, mengingat Margonda adalah salah satu kawasan lalu lintas yang cukup padat.
Menanggapi hal tersebut, Ikra dengan tegas membantahnya. Menurut dia, pernyataan yang disampaikan Ade Supriatna hanya asal ucap, karena tidak dilandasi data.
“Data di polres menunjukkan bahwa, nyaris tidak ada kecelakaan di depan SDN Pondok Cina 1 selama beberapa tahun belakangan. Nah SDN Pondok Cina 1 adalah salah satu ruas jalan di Margonda yang relatif aman, dibandingkan yang lain,” katanya, Minggu (20/10/2024).
Ikra menuturkan jika melihat atau membandingkan dengan kota-kota besar lain, sekolah-sekolah itu justru banyak di jalan raya. Di kota-kota besar, sekolah itu justru banyak di jalan-jalan utama, dan itu menjadi etalase dari kotanya.
“Cuma di Kota Depok yang masuk ke gang-gang, seolah-olah malu,” ujarnya.
Ikra memberi contoh salah satunya adalah di Kota Bandung.
“SDN Banjarnegara dan SDN Merdeka, itu di Jalan Merdeka, sejak lama disitu karena bangunannya bersejarah. Nah itu kalau kota yang menghargai peradaban. Begitu juga SDN Pondok Cina 1, karena punya sejarah, SDN pertama didirikan di Kota Depok. Jadi, alasan soal lalu lintas itu enggak punya dasar data,” tegasnya.
Ikra juga membantah bahwa Supian Suri tidak bisa mengubah kebijakan tersebut, karena itu adalah keputusan wali kota saat ini.
"Kan yang menetapkan itu adalah pemerintah kota, sehingga janji Pak Supian Suri ini relevan. Ini kan janji sebagai calon wali kota, sehingga ketika dia terpilih menjadi wali kota, kebijakan wali kota sebelumnya boleh diubah dan sangat bisa diubah," katanya.
"Seperti Pak Idris mengubah kebijakan Pak Nur Mahmudi tentang one day no rice. Kecuali kebijakannya ini dari level otoritas di atasnya, misalnya kebijakan gubernur atau pemerintah pusat, nah itu kota nggak bisa sembarangan mengubah-ubah," timpalnya lagi.
Namun, jika levelnya sama, lanjut Ikra, maka itu bisa diubah.
"Jadi enggak ada masalah sebetulnya dengan janji kampanye Pak Supian Suri, yang masalah adalah isi kepalanya Ade. Jadi tolong diperiksa dulu otaknya," kata Ikra yang saat ini dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Supian-Chandra.
