DEPOK - Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang juga Ketua DPRD Depok, Ade Supriatna, nyinyir terkait janji kampanye Calon Wali Kota Depok Supian Suri soal eks SDN Pondok Cina 1.
Dalam beberapa pemberitaan, Ade mengatakan bahwa janji Supian Suri tersebut tidak realistis.
Ade menyebut Calon Wali Kota Depok nomor urut 02 tersebut hanya membohongi warga dengan janji atau iming-iming menjadikan SDN Pondok Cina 1 sebagai SMA negeri.
Ade berpendapat, Pemerintah Kota Depok sudah menetapkan bahwa sepanjang Margonda ini tidak bisa dijadikan sarana pendidikan lagi, termasuk SDN Pondok Cina 1. Adapun alasannya adalah soal risiko keselamatan, mengingat Margonda adalah salah satu kawasan lalu lintas yang cukup padat.
Menanggapi hal itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ikravany Hilman mengatakan pernyataan yang disampaikan Ade Supriatna hanya asal ucap. Menurutnya, pernyataan Ade tidak dilandasi data.
“Data di Polres menunjukkan bahwa nyaris tidak ada kecelakaan di depan SDN Pondok Cina 1 selama beberapa tahun belakangan. Nah, SDN Pondok Cina 1 adalah salah satu ruas jalan di Margonda yang relatif aman dibandingkan yang lain,” katanya, Minggu (20/10/2024).
Ikra menuturkan, jika melihat atau membandingkan dengan kota-kota besar lain, sekolah-sekolah justru banyak berada di jalan raya. Di kota-kota besar, sekolah-sekolah itu justru banyak berada di jalan-jalan utama, dan itu menjadi etalase dari kotanya.
“Cuma di Kota Depok sekolah-sekolah masuk ke gang-gang, seolah-olah malu,” ujarnya.
Ikra memberi contoh, salah satunya adalah di Kota Bandung.
“SDN Banjarnegara dan SDN Merdeka itu di Jalan Merdeka, sejak lama di situ karena bangunannya bersejarah. Nah, itu kalau kota yang menghargai peradaban. Begitu juga SDN Pondok Cina 1, karena punya sejarah sebagai SDN pertama yang didirikan di Kota Depok. Jadi, alasan soal lalu lintas itu enggak punya dasar data,” tegasnya.
Ikra juga membantah bahwa Supian Suri tidak bisa mengubah kebijakan tersebut karena itu adalah keputusan wali kota saat ini.
"Kan yang menetapkan itu adalah pemerintah kota, sehingga janji Pak Supian Suri ini relevan. Ini kan janji sebagai calon wali kota, sehingga ketika dia terpilih menjadi wali kota, kebijakan wali kota sebelumnya boleh diubah dan sangat bisa diubah," katanya.
"Seperti Pak Idris yang mengubah kebijakan Pak Nur Mahmudi tentang *one day no rice*. Kecuali kebijakannya ini dari level otoritas di atasnya, misalnya kebijakan gubernur atau pemerintah pusat, nah itu kota nggak bisa sembarangan mengubah-ubah," timpalnya lagi.
Namun, jika levelnya sama, lanjut Ikra, maka itu bisa diubah.
"Jadi enggak ada masalah sebetulnya dengan janji kampanye Pak Supian Suri. Yang masalah adalah isi kepalanya Ade. Jadi tolong diperiksa dulu otaknya," kata Ikra, yang saat ini dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Supian-Chandra.
