JAKARTA - Era baru bagi ekonomi desa mulai digulirkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menekankan bahwa program ini dirancang untuk mengembalikan semangat ekonomi kerakyatan berlandaskan Pasal 33 UUD 1945, sekaligus memberi peluang lebih besar bagi pelaku ekonomi kecil untuk berkembang sejajar dengan badan usaha besar.
“Kami ingin mengembalikan peran negara dalam mengatur pasar agar adil dan menguntungkan bagi semua badan usaha yaitu BUMN, swasta, dan koperasi,” ujar Ferry dalam acara Investor Daily Summit 2025 di Jakarta.
Menurut Ferry, selama beberapa dekade terakhir, pasar Indonesia cenderung dikuasai oleh kekuatan modal besar. Hal ini membuat koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sering tertinggal dalam hal akses terhadap sumber daya, modal, dan jaringan pasar. Dengan hadirnya Kopdes Merah Putih, pemerintah ingin menata ulang ekosistem ekonomi desa, agar pelaku ekonomi lokal mendapatkan ruang tumbuh yang setara.
“Kita tidak ingin ekonomi hanya dikuasai segelintir pihak. Pemerintah hadir untuk menata ulang ekosistem agar koperasi dan usaha kecil menengah punya ruang tumbuh yang sama. Melalui Koperasi Desa Merah Putih kita mulai dari akar ekonomi masyarakat,” ucap Ferry.
Program ini memberi kesempatan bagi koperasi desa untuk memainkan peran strategis di berbagai sektor, mulai dari pangan, energi terbarukan, hingga pariwisata lokal. Dengan dukungan kebijakan fiskal, pembiayaan pemerintah, dan kerja sama lintas sektor, koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.
Meski begitu, Ferry mengakui bahwa implementasi Kopdes Merah Putih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan data presisi desa, yang mempersulit pemerintah memetakan potensi ekonomi lokal dan menyalurkan bantuan secara tepat sasaran. Selain itu, beberapa desa masih menghadapi kendala akses listrik dan internet, yang menjadi syarat penting bagi modernisasi koperasi desa.
“Kami berharap kopdes, dengan dukungan data presisi dan kerja sama semua pihak, dapat menuntaskan cita-cita para founding father dalam membangun ekonomi rakyat,” kata Ferry.
Untuk menjawab tantangan ini, Kementerian Koperasi mendorong percepatan pembangunan data desa presisi. Data ini diharapkan menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan koperasi desa di seluruh Indonesia. Dengan informasi yang terintegrasi, perencanaan ekonomi rakyat akan lebih terarah, sehingga Kopdes Merah Putih dapat merancang program yang sesuai dengan kebutuhan desa, mulai dari pembiayaan, pelatihan usaha, hingga pengembangan produk lokal.
Ferry juga menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi semua pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat desa. Sinergi ini akan membantu koperasi desa mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja baru.
Selain itu, melalui Kopdes Merah Putih, pemerintah ingin memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari level desa. Koperasi yang sehat dan produktif di desa-desa dapat memperluas basis ekonomi rakyat, mengurangi ketergantungan pada modal besar, dan memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih merata.
Dengan dukungan data presisi, koperasi desa diharapkan mampu mengelola sektor unggulan masing-masing wilayah. Misalnya, desa yang kaya dengan komoditas pangan dapat membangun koperasi yang fokus pada produksi dan distribusi pangan lokal, sementara desa dengan potensi pariwisata bisa mengembangkan koperasi layanan wisata dan budaya.
Secara keseluruhan, Kopdes Merah Putih bukan sekadar program ekonomi, tetapi juga merupakan upaya strategis pemerintah untuk mewujudkan cita-cita ekonomi kerakyatan. Program ini memadukan pendekatan modern, berbasis data, dan penguatan kapasitas lokal dengan semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi desa.
Dengan kata lain, Kopdes Merah Putih menjadi simbol revitalisasi ekonomi desa, memanfaatkan koperasi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, sekaligus menjaga prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan yang menjadi landasan konstitusi. Melalui langkah ini, desa-desa Indonesia diharapkan mampu bangkit, mandiri, dan menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
