JAKARTA - Pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia berhasil mencatat prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah, dengan capaian opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) yang melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, menyampaikan hal ini saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD di Jakarta, Kamis, 27 November 2025.
Ringkasan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2025
IHPS I Tahun 2025 memuat ringkasan hasil pemeriksaan signifikan dari 741 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester pertama tahun ini. Laporan tersebut terdiri atas 701 LHP Keuangan, empat LHP Kinerja, dan 36 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Dari jumlah tersebut, 546 LHP ditujukan kepada pemerintah daerah, yang terdiri atas 545 LHP Keuangan dan satu LHP DTT.
Pada tahun 2024, tercatat 545 dari 546 pemerintah daerah telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK untuk diperiksa. Dari LKPD tersebut, BPK memberikan 491 opini WTP, 53 opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan satu opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).
Peningkatan Opini dari WDP ke WTP
Isma Yatun memberikan apresiasi kepada sepuluh pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan opini LKPD mereka dari WDP menjadi WTP. “Ini terjadi berkat pemulihan kelebihan pembayaran, peningkatan pengawasan, serta perbaikan kecermatan verifikasi sehingga laporan keuangan lebih sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),” ujarnya.
Kontribusi BPK dalam Penyelamatan Keuangan Negara
IHPS I Tahun 2025 juga menyoroti kontribusi BPK dalam penyelamatan keuangan negara. Berdasarkan hasil pemeriksaan, potensi kerugian yang terungkap mencapai Rp69,21 triliun, termasuk Rp25,86 triliun kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Dari jumlah tersebut, Rp1,04 triliun telah berhasil disetor kembali ke kas negara, daerah, perusahaan, atau badan lainnya selama proses pemeriksaan.
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Sejak 2005 hingga 2024, BPK telah menyampaikan 756.911 rekomendasi kepada seluruh entitas yang diperiksa, dengan nilai total mencapai Rp341,73 triliun. Khusus untuk pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terdapat 613.287 rekomendasi atau 81 persen dari total, dan 81,9 persen di antaranya telah ditindaklanjuti sesuai arahan BPK.
Beberapa pemerintah daerah menunjukkan tingkat penyelesaian tindak lanjut yang tinggi, termasuk Kabupaten Pringsewu (99,8 persen), Kabupaten Sukoharjo (99,7 persen), dan Kabupaten Pati (99,6 persen).
Sinergi dengan DPD untuk Akuntabilitas Daerah
Isma menekankan bahwa fungsi pengawasan DPD merupakan pilar utama dalam akuntabilitas dan tata kelola keuangan di tingkat daerah. “Kami sangat mengharapkan sinergi serta komitmen berkelanjutan dari Dewan yang terhormat sebagai counterpart utama BPK di daerah untuk memantau percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian daerah,” katanya.
Opini WTP sebagai Indikator Good Governance
Dengan capaian ini, BPK menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik. Opini WTP yang tinggi tidak hanya menjadi indikator keberhasilan administratif, tetapi juga mencerminkan pengelolaan sumber daya negara yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Motivasi untuk Peningkatan Tata Kelola Keuangan
Keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai opini WTP yang melampaui target RPJMN ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh entitas pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dan daerah berjalan sesuai prinsip-prinsip good governance.
