JAKARTA - Di tengah situasi darurat bencana yang masih berlangsung di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) tetap berjalan demi memastikan dukungan pemerintah tidak terputus bagi masyarakat yang terdampak.
Meski berbagai akses jalan dan wilayah permukiman mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan tanah longsor, PT Pos Indonesia sebagai mitra penyalur terus mengupayakan agar bantuan dapat diterima para keluarga penerima manfaat (KPM). Proses ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan layanan sosial meski berada dalam situasi penuh tantangan.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, menegaskan bahwa pelayanan kepada KPM tetap dilakukan meski data di lapangan masih berubah-ubah karena kondisi bencana.
Ia menjelaskan bahwa dari total sekitar dua ribu lebih KPM di Tapanuli Tengah, sebanyak 500 KPM telah dilayani. "Kalau ditanya berapa total penerima yang belum tersalurkan, kami belum bisa menyampaikan karena data masih sangat dinamis. Yang jelas, dari total sekitar dua ribuan KPM di Tapanuli Tengah, sekitar 500 yang sudah kami layani,” ujar Haris setelah meninjau langsung proses distribusi BLTS bersama Menteri Sosial Saifulah Yusuf di Kota Bandung.
Tantangan Berat akibat Kerusakan Akses dan Medan Penyaluran
Penyaluran BLTS di wilayah terdampak bencana tidak berjalan mudah. Haris mengakui bahwa keterbatasan akses menjadi hambatan paling signifikan, terutama karena beberapa jalur utama terputus akibat longsor dan banjir. Kondisi ini membuat realisasi distribusi bantuan baru mencapai sekitar 25 persen. Meski demikian, upaya tetap dilanjutkan secara bertahap mengikuti kondisi lapangan serta arahan petugas penanggulangan bencana.
Laporan dari Basarnas memperlihatkan bagaimana dampak bencana meluas di berbagai kecamatan, mulai dari Badiri, Pinangsori, Lumut, Sarudik, Tukka, Pandan, Sibabangun, Tapian Nauli, hingga Kolang. Kecamatan Kolang menjadi wilayah dengan dampak paling parah, tercatat 1.261 keluarga terdampak dan empat anggota satu keluarga ditemukan meninggal akibat tertimbun longsor. Secara keseluruhan, lebih dari 1.902 keluarga tercatat menjadi korban bencana hingga Kamis (28/11).
Komitmen Penyaluran Bantuan Tetap Mengikuti Prosedur
Meskipun dilakukan dalam situasi genting, PT Pos Indonesia memastikan seluruh proses penyaluran tetap mengikuti standar operasional yang berlaku. Haris menyebutkan bahwa pihaknya tetap berpegang pada instruksi untuk memastikan seluruh keluarga penerima manfaat mendapatkan hak bantuan mereka. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah penyaluran mengikuti arahan tim gabungan serta memperhitungkan keamanan situasi di lapangan.
PT Pos Indonesia juga telah memberikan instruksi khusus kepada petugas di Regional 1 Sumatera agar meningkatkan intensitas pelayanan dan memastikan keberadaan petugas hingga tingkat kecamatan. Dengan melibatkan unsur pemerintah daerah dan tim gabungan, diharapkan proses distribusi BLTS dapat dipercepat tanpa mengabaikan keselamatan para petugas maupun warga. "Jadwal penyaluran bantuan harus menyesuaikan dengan arahan. Setelah itu aman baru kami melakukan proses pembayaran," katanya.
Skema Penyaluran Bansos Regul er yang Lebih Luas
Penyaluran BLTS merupakan bagian dari penugasan besar untuk menyalurkan bantuan sosial reguler pada triwulan IV tahun 2025. Bantuan ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako (BPNT), serta BLTS dengan total alokasi mencapai 35.046.783 KPM. Dari total tersebut, 16,3 juta merupakan KPM lama, sementara 18,7 juta merupakan KPM baru yang telah dimutakhirkan melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Setiap penerima manfaat berhak mendapatkan dana stimulan dengan nominal berkisar antara Rp900 ribu hingga Rp1,2 juta. Penyaluran tahap pertama yang berlangsung pada Oktober telah menjangkau 15,7 juta KPM. Adapun tahap kedua pada November menargetkan 11,6 juta KPM, sementara tahap ketiga pada Desember menyasar lebih dari delapan juta penerima.
Percepatan Target Penyaluran Sesuai Arahan Presiden
Pemerintah menargetkan bahwa seluruh penyaluran bansos dapat selesai sebelum akhir tahun agar dapat membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi dan bencana yang terjadi di berbagai wilayah.
Arahan dari Presiden Prabowo Subianto ditekankan dalam setiap proses pelaksanaan agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam kondisi seperti di Tapanuli Tengah, sinergi antara Kemensos, PT Pos Indonesia, serta Himpunan Bank Negara (Himbara) menjadi krusial untuk memastikan penyaluran tidak terhambat.
Meski kondisi di beberapa wilayah Tapanuli Tengah masih perlu penanganan serius, pemerintah menjamin bahwa bantuan akan terus dikirimkan selama akses memungkinkan.
Situasi darurat memang membuat data penerima manfaat berubah sewaktu-waktu, tetapi mekanisme verifikasi dan konfirmasi tetap dilakukan agar distribusi tepat sasaran. Peran petugas di lapangan menjadi sangat strategis karena harus menyesuaikan dinamika bencana sekaligus menjaga ketepatan prosedur penyaluran.
Harapan Pemulihan dan Keberlanjutan Layanan Sosial
Penyaluran BLTS di tengah darurat bencana menunjukkan bahwa sistem pelayanan sosial terus berupaya hadir di saat masyarakat membutuhkannya. Di samping menjaga pemenuhan kebutuhan dasar keluarga terdampak, bantuan ini juga menjadi bagian dari langkah pemulihan awal agar masyarakat bisa kembali stabil setelah menghadapi kondisi sulit.
Pemerintah berharap seluruh penyaluran dapat terselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi warga yang tengah menghadapi masa pemulihan.
