JAKARTA - Upaya menciptakan tata kelola olahraga yang solid kembali menjadi perhatian utama pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Setelah berbagai cabang olahraga menghadapi persoalan dualisme kepengurusan dalam beberapa tahun terakhir, Kemenpora kini memulai langkah konsolidasi secara terstruktur untuk memastikan setiap organisasi induk cabang olahraga dapat berjalan dengan satu komando, satu arah, dan satu kepengurusan yang diakui.
Momentum penyelesaian ini ditandai dengan pelaksanaan rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kemenpora RI, Jakarta, pada Kamis lalu dan kemudian disampaikan secara resmi pada Jumat di Jakarta.
Langkah Awal Konsolidasi Melalui Rapat Koordinasi
Dalam keterangan yang dirilis Kemenpora, rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, yang menekankan bahwa proses ini dilakukan untuk mengakhiri perpecahan yang berpotensi menghambat kemajuan atlet dan prestasi nasional. Kehadiran perwakilan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), serta Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat kesatuan gerak dalam pembinaan olahraga di Indonesia.
Arahan Presiden untuk Menuntaskan Konflik Internal Cabor
Wamenpora menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir setelah berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini dipandang sebagai tanggung jawab bersama untuk memastikan seluruh cabang olahraga dapat berjalan normal tanpa hambatan internal. Dalam pembukaannya, ia menegaskan bahwa perhatian Presiden terhadap perkembangan semua cabang olahraga sangat besar sehingga penyelesaian dualisme kepengurusan menjadi amanah yang harus dituntaskan dengan segera dan tepat.
Dia merinci bahwa Presiden menginginkan kondisi pembinaan olahraga yang stabil dan terarah agar prestasi nasional dapat terus meningkat. Karena itu, segala konflik internal di berbagai federasi harus diselesaikan demi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi atlet, pelatih, dan seluruh pemangku kepentingan.
"Kita ingin tahun depan lebih fokus, pembinaan atlet dan cabang-cabang olahraga yang lain. Memang ini menjadi tanggung jawab kita, sesuai arahan dari Bapak Presiden yang sangat peduli terhadap semua cabor," kata Wamenpora.
Ajakan Kolaborasi dan Kesatuan Persepsi
Semangat kolaborasi menjadi poin penting yang kembali disoroti Wamenpora. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan olahraga nasional, terutama komite-komite olahraga, untuk membuka diri dalam bekerja sama.
Dalam pandangannya, penyelesaian dualisme tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak, melainkan membutuhkan koordinasi lintas komite dan federasi agar semua pihak berada pada pemahaman yang sama. Dengan demikian, pembangunan olahraga nasional ke depan dapat lebih terarah dan tidak terhambat oleh persoalan internal yang seharusnya dapat segera diselesaikan.
Ia menegaskan bahwa forum rapat tersebut diselenggarakan bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk menyatukan persepsi agar langkah penyelesaian dualisme dapat dilakukan secara efektif. "Kami ingin mempersatukan, kita ingin menyamakan persepsi setelah kita rapat di Kemenpora ini," ujarnya.
Pemetaan Cabang Olahraga yang Terlibat Dualisme
Dalam rapat itu, salah satu hal yang menjadi fokus adalah pengumpulan data cabang-cabang olahraga yang memiliki lebih dari satu kepengurusan dan terdaftar di berbagai komite, baik di KONI maupun KORMI.
Situasi seperti ini menimbulkan kebingungan secara administrasi, terutama dalam penentuan legitimasi organisasi, keikutsertaan dalam kompetisi, dan penggunaan anggaran pembinaan. Karena itu, Wamenpora menegaskan perlunya pemetaan rinci untuk menentukan cabang olahraga harus dinaungi oleh komite yang mana. "Jadi nantinya kita akan fokuskan cabornya di komite yang mana. Jangan sampai ada yang sudah terdaftar di KONI, tetapi juga terdaftar di KORMI," katanya.
Keterbukaan Informasi untuk Menuntaskan Dualisme
Wamenpora juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam proses penyelesaian ini. Ia meminta agar seluruh pihak menyampaikan data dan kondisi real terkait kepengurusan yang masih bermasalah. Dengan demikian, langkah penyelesaian yang diambil pemerintah dapat tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru. Terlebih, beberapa cabang olahraga masih menghadapi dualisme yang berkepanjangan sehingga memerlukan kepastian hukum dan administratif agar pengembangan olahraga tidak terganggu.
Ia juga ingin mengetahui perkembangan upaya yang telah dilakukan masing-masing komite dalam menangani dualisme di cabang olahraga yang berada di bawah binaan mereka. Menurutnya, komunikasi yang lebih intens antara KONI, KOI, dan federasi olahraga sangat diperlukan untuk mengakhiri tumpang tindih kepengurusan. Wamenpora berharap agar KONI dan KOI dapat terus membangun dialog dengan cabang olahraga yang terdampak sehingga keputusan yang diambil nantinya benar-benar diterima oleh semua pihak.
Dampak Positif Penyelesaian Dualisme bagi Pembinaan Atlet
Penyelesaian dualisme ini memiliki dampak besar bagi masa depan olahraga nasional. Ketika kepengurusan menjadi satu dan tidak lagi terpecah belah, maka pembinaan dapat dilakukan lebih efektif. Atlet dapat fokus pada latihan dan pengembangan prestasi tanpa harus terjebak dalam konflik administratif. Selain itu, federasi yang stabil juga memudahkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan, menetapkan kebijakan, dan memastikan seluruh program berjalan sesuai sasaran.
Harapan terhadap Tata Kelola Olahraga yang Lebih Profesional
Langkah awal ini menjadi sinyal bahwa Kemenpora ingin membangun tata kelola olahraga yang lebih profesional dan konsisten. Dengan penyelesaian dualisme secara bertahap, diharapkan cabang-cabang olahraga dapat bertransformasi menjadi organisasi yang lebih solid dan kompetitif.
Konsolidasi yang dilakukan bersama berbagai komite olahraga nasional ini juga menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menciptakan kondisi olahraga yang lebih sehat, terpadu, dan mampu mendorong prestasi Indonesia di kancah internasional.
