JAKARTA - Upaya pemerintah dalam menangani bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra kini memasuki fase percepatan.
Fokus utama bukan hanya memastikan keselamatan warga di lokasi terdampak, tetapi juga mengoordinasikan seluruh unsur kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah agar penanganan berjalan seirama. Pendekatan terpadu ini menjadi perhatian penting pemerintah pusat, mengingat bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memiliki dampak besar baik dari sisi korban maupun kerusakan infrastruktur.
Dalam semangat tanggap darurat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa seluruh tim dari berbagai instansi sudah bekerja langsung di lapangan.
Pernyataan ini ia sampaikan setelah memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di Gedung BNPB, Jakarta, Kamis, 27 November 2025. Ia menekankan bahwa langkah cepat merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang meminta penanganan dilakukan dengan serius di seluruh daerah terdampak.
Menurut Pratikno, keberadaan Kepala BNPB di posko Tarutung menjadi langkah strategis untuk memastikan koordinasi di tiga provinsi berlangsung lebih efektif. “Tim sudah, semua kementerian sudah turun di lapangan. Saat ini Kepala BNPB berada di posko di Tarutung, sehingga bisa juga mengawal implementasinya di Sumatera Barat maupun di Aceh dan Sumatera Utara,” ujarnya.
Kehadiran tim pusat yang terjun langsung ini tidak berdiri sendiri. Pratikno menekankan bahwa pemerintah daerah ikut bekerja bersama-sama dalam memitigasi dampak bencana. “Tim terus bekerja keras, bersama-sama bupati dan wali kota, gubernur. Seluruh jajaran saat ini bekerja keras,” katanya. Kekompakan ini diperlukan mengingat cakupan bencana cukup luas, sementara kondisi cuaca yang masih fluktuatif berpotensi memunculkan tantangan tambahan.
Selain penanganan langsung terhadap korban dan warga yang terdampak, pemerintah juga mulai memikirkan langkah pemulihan. Instruksi presiden mencakup percepatan perbaikan infrastruktur agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali pulih secepat mungkin. Hal ini menjadi penting mengingat sejumlah wilayah yang terdampak mengalami kerusakan pada fasilitas umum dan akses jalan, sehingga memperlambat proses evakuasi serta distribusi bantuan.
Dalam rapat yang sama, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto memberikan penjelasan mengenai pemicu utama bencana di tiga provinsi tersebut. Ia menyebut, fenomena cuaca ekstrem yang terjadi beberapa hari terakhir berkaitan erat dengan Siklon Tropis Senyar. Siklon ini menghasilkan hujan dengan intensitas tinggi, angin kencang, hingga gangguan transportasi laut. Ia menjelaskan bahwa siklon tersebut pada awalnya merupakan Bibit Siklon Tropis 95B sebelum berkembang menjadi badai pada 26 November.
Pusat badai yang bergerak melintasi Aceh Timur hingga Aceh Tamiang membuat dampaknya terasa cukup signifikan. Meski begitu, Guswanto menyampaikan perkembangan positif. “Syukur alhamdulillah hari ini badainya sudah tidak ada. Artinya tidak menjadi ancaman,” ujarnya. Namun, ia tetap mengingatkan masyarakat dan pemerintah untuk mewaspadai hujan lebat lanjutan akibat terbentuknya Mesoscale Convective Complex (MCC) di Samudera Hindia. Sistem cuaca ini berpotensi memengaruhi wilayah Mandailing Natal maupun Sumatera Barat.
Sementara itu, data terbaru dari kepolisian dan BNPB menunjukkan betapa besarnya skala bencana yang terjadi di Sumatra dalam sepekan terakhir. Hingga Kamis (27/11/2025), setidaknya 48 orang meninggal dan 88 lainnya hilang akibat banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara selama empat hari. Di Sumatera Barat, sembilan orang dilaporkan menjadi korban jiwa. Rinciannya, lima warga meninggal akibat banjir di Padang, tiga orang meninggal dalam banjir bandang di Agam, dan satu orang tertimbun longsor di wilayah yang sama.
Kondisi di Aceh pun tidak jauh berbeda. BPBD melaporkan bahwa korban meninggal mencapai 30 orang hingga Kamis sore. Petugas gabungan masih terus melakukan pencarian dan evakuasi di beberapa titik yang sulit diakses akibat kerusakan jalan dan kondisi tanah yang labil. Pemerintah menegaskan bahwa upaya penyelamatan tetap menjadi prioritas utama, disusul dengan perbaikan fasilitas penting dan infrastruktur.
Langkah pemerintah dalam mempercepat penanganan ini juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi perubahan cuaca ekstrem. Dengan meningkatnya frekuensi fenomena meteorologi ekstrem seperti siklon dan hujan sangat lebat, pemerintah dan masyarakat diharapkan memperkuat mitigasi risiko bencana.
Pada akhirnya, kolaborasi pemerintah pusat, daerah, BNPB, TNI, Polri, hingga relawan menjadi kunci untuk memastikan bahwa penanganan di lapangan dapat berlangsung cepat dan efektif. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat penanganan darurat, pemulihan, serta memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi selama masa tanggap darurat.
