JAKARTA — Pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera tidak hanya diukur dari bangkitnya infrastruktur fisik, tetapi juga dari pulihnya layanan dasar bagi masyarakat.
Salah satu indikator terpenting adalah sektor kesehatan, karena menyangkut keselamatan dan kualitas hidup warga. Pemerintah memastikan bahwa akses pelayanan medis kini telah kembali berjalan secara penuh di provinsi-provinsi yang sebelumnya terdampak bencana alam.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa layanan kesehatan di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah beroperasi secara menyeluruh. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama Satgas dan juga atas nama Dewan Pengarah karena kerja keras Bapak-Ibu sekalian, kementerian (dan) lembaga, kemudian juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, serta semua non-pemerintah yang hadir juga di sana,” kata Tito di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.
Menurut Tito, capaian ini merupakan hasil percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan secara terpadu oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.
Pemulihan Rumah Sakit dan Puskesmas
Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas, terdapat 87 rumah sakit umum daerah (RSUD) yang sempat terdampak bencana di ketiga provinsi tersebut. Dari jumlah itu, sebelumnya terdapat 9 RSUD yang berhenti beroperasi, terdiri atas 8 RSUD di Provinsi Aceh dan 1 RSUD di Provinsi Sumatera Utara. Kini, seluruh RSUD tersebut telah kembali melayani masyarakat secara normal.
Selain rumah sakit, puskesmas juga menjadi perhatian utama dalam pemulihan layanan kesehatan. Dari 867 puskesmas yang terdampak, sebelumnya sebanyak 152 puskesmas tidak dapat beroperasi. Saat ini, sebanyak 865 puskesmas telah kembali berfungsi normal, sementara 2 puskesmas lainnya masih beroperasi di lokasi sementara sambil menunggu pembangunan gedung baru.
Dengan pulihnya fasilitas kesehatan tersebut, masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali memperoleh layanan medis dasar hingga rujukan tanpa harus menempuh jarak jauh ke daerah lain.
Sektor Pendidikan dan Infrastruktur Dasar
Selain kesehatan, sektor pendidikan juga menunjukkan kemajuan signifikan. Tito menyebutkan bahwa proses pembelajaran di tiga provinsi terdampak telah kembali berjalan sepenuhnya. Saat ini, 100 persen kegiatan belajar mengajar telah berlangsung, meskipun sekitar 3 persen di antaranya masih dilaksanakan di ruang kelas darurat.
Di sektor infrastruktur dasar, pemulihan layanan kelistrikan memperlihatkan perkembangan positif. Di Provinsi Aceh, kurang dari 1 persen wilayah masih dalam tahap pemulihan. Di Provinsi Sumatera Utara, layanan listrik telah pulih hingga 99 persen, sementara di Provinsi Sumatera Barat telah menyala 100 persen.
Seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di ketiga provinsi tersebut juga telah kembali beroperasi. Kondisi ini dinilai penting untuk mendukung aktivitas masyarakat serta pergerakan logistik.
Sementara itu, layanan internet di wilayah terdampak dinyatakan telah berjalan normal. Pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG juga relatif stabil. Tito menekankan pentingnya menjaga konsistensi pasokan logistik tersebut guna mendukung aktivitas masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi daerah.
Aktivitas Ekonomi dan Pemerintahan
Dari sisi ekonomi, pasar tradisional dan pusat perdagangan mulai kembali menggeliat. Di Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara, seluruh pasar telah beroperasi 100 persen. Sementara di Provinsi Aceh, sekitar 65 persen pasar telah kembali berfungsi, sedangkan sisanya masih dalam proses pemulihan secara bertahap.
Tito juga memastikan bahwa roda pemerintahan di seluruh wilayah terdampak bencana telah kembali berjalan. Termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang, pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota telah melaksanakan fungsi pelayanan publik secara normal.
Kembalinya aktivitas pemerintahan dan pasar menjadi sinyal penting bahwa kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat mulai pulih setelah sempat terganggu akibat bencana.
Tantangan Lanjutan dan Pengawasan Terpadu
Meski banyak capaian telah diraih, Tito mengakui masih terdapat sejumlah infrastruktur yang memerlukan perhatian lanjutan. Beberapa jalan provinsi, kabupaten, dan desa belum sepenuhnya pulih. Selain itu, masih terdapat jembatan yang bersifat sementara serta kebutuhan normalisasi sungai di sejumlah daerah terdampak.
Untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan optimal, Kemendagri membentuk posko pemantauan di tingkat pusat dan daerah.
“Ada posko di sini yang monitor, pos komandonya di Kemendagri, dan ada satu posko lagi di Aceh. Meskipun di Sumatera Utara, di Medan, Sumatera Barat juga mereka membentuk posko tingkat provinsi,” tambahnya.
Posko tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi dan pengawasan agar seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana.
Secara keseluruhan, pemulihan layanan kesehatan hingga kembali beroperasi 100 persen di tiga provinsi terdampak menunjukkan bahwa langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi mulai membuahkan hasil. Dengan dukungan lintas sektor dan pengawasan berkelanjutan, pemerintah optimistis bahwa proses pemulihan pascabencana di Sumatera akan terus bergerak maju, sehingga kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal secara bertahap dan berkelanjutan.
