JAKARTA - Pemerintah sedang menggodok skema pemberian harga khusus bahan bakar minyak (BBM) yang ditujukan bagi nelayan pemilik kapal dengan kapasitas 30 sampai 200 gross tonase (GT) demi menjaga keberlanjutan bisnis penangkapan ikan nasional.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa pembahasan terkait formula harga khusus BBM ini dijalankan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam agenda perumusan kebijakan eksekutif.
"Ini bahas tentang harga BBM untuk kapal nelayan (30-200 GT), kapal penangkap ikan. (Akan) diberikan harga khusus," kata Trenggono ditemui usai Rapat Koordinasi terbatas dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin.
Kendati demikian, dirinya mengutarakan bahwa pihak pemerintah masih menyusun beragam alternatif skema, sehingga besaran nominal harga khusus maupun wujud kebijakan yang akan digulirkan belum diputuskan secara final hingga diskusi selesai.
Trenggono menyebutkan usulan tersebut bergulir berdasarkan aspirasi langsung dari para nelayan kapal berukuran 30 hingga 200 GT yang mengharapkan harga bahan bakar lebih bersahabat guna memangkas pengeluaran operasional melaut.
Pihak pemerintah bakal menimbang bermacam lini sebelum menetapkan regulasi agar kebijakan harga khusus ini tepat sasaran, efektif menyokong usaha nelayan, sekaligus menyesuaikan kapasitas fiskal negara.
Trenggono menambahkan pihak eksekutif menargetkan perumusan formula harga khusus BBM ini dapat dirampungkan pada pekan ini, sehingga keputusan yang dilahirkan mampu menjawab keluhan nelayan sekaligus menjaga produktivitas perikanan.
"Ya intinya yang diusulkan, mereka (nelayan dengan kapal 30-200 GT) ngusulnya, mintanya kan (BBM bisa) murah, ya kan? Tapi kan kita akan ada hitungan gitu loh. Nanti tunggu lah minggu ini, ya," ucap Trenggono.
Pada lokasi yang sama, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengutarakan bahwa pembicaraan yang berlangsung masih bersifat global sebagai wujud atensi pemerintah terhadap para pelaku usaha kapal perikanan.
Latif memaparkan para pemilik kapal perikanan selama ini mengharapkan adanya kebijakan harga khusus BBM, sementara pemerintah masih mengalkulasi aneka opsi dengan melihat daya tampung anggaran dan kesinambungan program ke depan.
Menurut pandangannya, pemerintah memasang target agar perundingan tersebut bisa selesai dalam kurun satu minggu guna menetapkan keputusan final yang menghadirkan kepastian bagi iklim usaha perikanan tangkap tanah air.
Ia mengungkapkan selama ini armada kapal perikanan berukuran 30-200 GT masih diwajibkan membeli BBM sektor industri komersial yang berlaku secara umum tanpa memegang hak perlakuan harga khusus.
Latif menilai penerapan harga BBM industri tersebut memicu lonjakan beban biaya operasional nelayan karena kisaran 70 persen pengeluaran kapal penangkap ikan tersedot untuk pemenuhan logistik bahan bakar.
Oleh karena itu, pemerintah berupaya memfasilitasi kebutuhan para pelaku usaha lewat penyediaan skema harga yang lebih rasional agar armada kapal tetap berlayar dan sektor penangkapan ikan nasional terus berputar kuat.
Walau belum bersedia membeberkan nilai potongan harga yang bakal digulirkan, Latif menegaskan pihak pemerintah sedang merumuskan formulasi paling ideal dengan memprioritaskan kemaslahatan nelayan sebagai fondasi utama aturan.
"Makanya ini sekarang sedang kita hitung, ini dalam satu minggu ini kita akan (selesaikan).Intinya pemerintah memikirkan nelayan," kata Latit.