PINDAIINDONESIA.COM — Amerika Serikat menolak memberikan visa kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk kedua kalinya berturut-turut, menghalanginya hadir langsung di Majelis Umum PBB di New York. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang diburu ICC tetap dijadwalkan naik ke podium yang sama. Penolakan visa ini dinilai melanggar kewajiban AS sebagai negara tuan rumah PBB.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersiap berpidato di Majelis Umum PBB di New York. Ia masih berstatus buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang di Gaza.
Di sisi lain, Presiden Palestina Mahmoud Abbas tidak bisa menjejakkan kaki di New York. Pemerintah Amerika Serikat menolak memberi visa bagi Abbas dan delegasinya, seperti yang terjadi tahun lalu.
Pidato Video sebagai Jalan Terakhir Abbas
Karena visa ditolak, Abbas diperkirakan kembali berpidato melalui konferensi video. Cara ini sama dengan yang ia lakukan pada Majelis Umum PBB tahun sebelumnya.
Washington beralasan pembatasan itu bagian dari kebijakan visa mereka. Namun, penolakan ini menuai kritik karena dianggap memanfaatkan status tuan rumah untuk menekan pihak tertentu.
Perjanjian Markas Besar PBB 1947 dan Kewajiban AS
Berdasarkan Perjanjian Markas Besar PBB tahun 1947, AS wajib mengizinkan perwakilan negara anggota dan negara pengamat masuk ke New York. Perjanjian itu mengikat Washington sebagai tuan rumah markas besar PBB.
AS telah menolak visa Abbas dan delegasinya selama dua tahun berturut-turut. Menurut sejumlah pihak, langkah itu melanggar kewajiban yang tertuang dalam perjanjian tersebut.
Washington juga menerapkan pembatasan ketat soal izin transit dan jumlah anggota delegasi Palestina. Kebijakan ini disebut-sebut sebagai bentuk tekanan politik lewat jalur administratif.
Preseden Arafat pada 1988
Penolakan visa terhadap pemimpin Palestina bukan hal baru. Pada 1988, AS menolak memberi visa kepada Yasser Arafat, pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) saat itu, ketika ia hendak berpidato di Majelis Umum PBB.
Pola yang sama terulang. Washington memakai posisinya sebagai negara tuan rumah untuk membatasi pergerakan diplomatik pihak yang tidak sejalan dengan kebijakannya.
Dua Standar di Podium yang Sama
Netanyahu dan Abbas sama-sama dijadwalkan berbicara di forum yang sama. Namun, hanya Netanyahu yang bisa hadir secara fisik.
Netanyahu menghadapi surat perintah penangkapan ICC. Abbas, yang rakyatnya disebut tengah menghadapi genosida di Gaza, justru tidak diizinkan berangkat oleh tuan rumah.
Perbedaan perlakuan ini memunculkan pertanyaan soal netralitas AS sebagai tuan rumah PBB. Sejumlah pengamat menilai kebijakan visa dijadikan alat diplomasi untuk menghukum pihak tertentu dan melindungi pihak lain.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah AS soal alasan spesifik penolakan visa tahun ini. Sementara Abbas diperkirakan tetap menyampaikan pidatonya lewat layar, bukan dari podium Majelis Umum.